Pemprov DKI Akui Infrastruktur Banjir Jakarta Dinilai Belum Mampu Hadapi Hujan Ekstrem

SATYABERITA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui bahwa infrastruktur pengendali banjir di ibu kota saat ini belum sepenuhnya mampu menghadapi curah hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan genangan hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah wilayah, bahkan saat hujan turun dalam durasi relatif singkat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan sistem pengendali banjir yang ada saat ini dibangun berdasarkan kapasitas curah hujan tertentu.

Menurutnya, berbagai infrastruktur seperti drainase, tanggul, waduk, hingga pompa air dirancang untuk menangani curah hujan berkisar 100 hingga 150 milimeter.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir intensitas hujan di Jakarta meningkat signifikan seiring dampak perubahan iklim. Curah hujan yang mencapai 150 hingga 250 milimeter dinilai telah melampaui kapasitas desain infrastruktur yang ada.

Akibatnya, sejumlah kawasan di Jakarta masih rentan mengalami genangan dan banjir ketika hujan deras mengguyur.

“Untuk curah hujan yang lebih tinggi, dibutuhkan kapasitas infrastruktur yang lebih besar,” ujar Ika, dikutip Jumat (29/5/2026).

Sebagai langkah penanganan, Pemprov DKI Jakarta mengandalkan pompa air stasioner dan mobile yang ditempatkan di berbagai titik rawan banjir. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sebanyak 683 pompa stasioner telah tersebar di 246 lokasi.

Selain itu, sebanyak 540 pompa mobile juga disiagakan di lima wilayah kota administrasi dan wilayah Kepulauan Seribu guna mempercepat penanganan genangan saat hujan ekstrem terjadi.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menjalankan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir untuk periode 2025–2027.

Program tersebut mencakup pembangunan sistem polder, peningkatan kapasitas sungai dan tanggul, hingga pembangunan waduk serta embung untuk menampung limpasan air hujan.

Meski begitu, upaya peningkatan kapasitas infrastruktur banjir di Jakarta tidak mudah dilakukan. Selain membutuhkan anggaran besar, proyek-proyek tersebut juga memerlukan lahan yang luas di tengah keterbatasan ruang perkotaan.

Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan sistem pengendalian banjir agar lebih adaptif terhadap perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem akibat dampak perubahan iklim.