Tiga Pekerja Tewas di Proyek Pipanisasi PAM Jaya, Koalisi Jakarta Present Minta Proyek Dihentikan Sementara

SATYABERITA – Tragedi meninggalnya tiga pekerja dalam proyek pipanisasi PAM Jaya menuai sorotan publik. Insiden yang terjadi di tengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas layanan air perpipaan itu dinilai harus menjadi peringatan serius agar target pembangunan tidak mengorbankan keselamatan manusia.

Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present, Tope Rendusara, menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

“Meninggalnya tiga pekerja dalam proyek pipanisasi PAM Jaya merupakan tragedi yang harus menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jangan sampai ambisi mengejar target 100 persen layanan perpipaan membuat aspek keselamatan kerja terabaikan,” kata Tope dalam keterangannya, Selasa (14-7-2026).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek hingga proses investigasi selesai dilakukan.

“Saya mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan sementara proyek pipanisasi PAM Jaya sampai investigasi selesai dan hasilnya dibuka secara transparan kepada publik,” ujarnya.

Tope juga meminta agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara PAM Jaya dan pihak mitra pelaksana proyek sebelum fakta-fakta di lapangan terungkap secara menyeluruh.

“Jangan ada saling lempar tanggung jawab antara PAM Jaya dan mitra pelaksana sebelum fakta-fakta diungkap secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia menilai publik memiliki hak untuk mengetahui apakah seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diterapkan sesuai standar selama proyek berlangsung. Jika ditemukan adanya kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara akuntabel.

“Tiga nyawa manusia tidak boleh dipandang sebagai konsekuensi biasa dari sebuah proyek. Publik berhak mengetahui apakah seluruh standar keselamatan kerja telah diterapkan dengan benar dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kelalaian,” tutur Tope.

Koalisi Jakarta Present menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek dan penerapan standar keselamatan kerja perlu segera dilakukan sebelum proyek kembali berjalan.

“Target proyek bisa ditunda, tetapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan. Akuntabilitas harus ditegakkan sebelum proyek kembali dilanjutkan,” pungkasnya.

Insiden ini menambah desakan agar pemerintah dan BUMD terkait lebih serius memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan dengan mengutamakan keselamatan pekerja, bukan semata mengejar capaian target layanan publik. (AR)