Pengamat Sarankan Program MBG Dihentikan Sementara 3-6 Bulan untuk Benahi Sistem

SATYABERITA – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyarankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama tiga hingga enam bulan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk membenahi sistem pelaksanaan di lapangan menyusul munculnya berbagai persoalan, termasuk kasus keracunan makanan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Amir menilai gagasan pemberian makanan bergizi kepada siswa merupakan program yang baik. Namun, persoalan muncul dalam tahap pelaksanaannya yang dinilai masih menghadapi masalah profesionalisme, tata kelola, hingga potensi penyimpangan.

“Yang harus kita pisahkan adalah gagasan Presiden dengan pelaksanaannya. Ternyata dalam pelaksanaan terjadi macam-macam,” ujar Amir kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Ia mengusulkan agar masa penghentian sementara digunakan untuk melakukan evaluasi, pemetaan, serta penyusunan ulang sistem MBG. Menurutnya, pola pelaksanaan tidak bisa diseragamkan karena kondisi setiap provinsi, kabupaten, dan kota berbeda.

Amir juga mendorong adanya pembagian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Operasional dapur, pendataan sekolah penerima, jumlah penerima, hingga jenis makanan dinilai lebih tepat disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Pelaksanaan operasionalnya, baik dapurnya maupun sekolah mana yang diberi makan, berapa orang, dan jenis makanannya, sebaiknya diserahkan kepada daerah, terutama kabupaten, kota dan kecamatan,” katanya.

Terkait pembiayaan, Amir menyebut pemerintah pusat dan daerah dapat berbagi peran melalui mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan sebagian dana bagi hasil untuk mendukung program MBG.

Selain itu, Amir menawarkan alternatif sistem kupon ketimbang pemberian uang tunai langsung kepada orang tua siswa. Menurutnya, kupon makan dapat digunakan siswa di restoran atau rumah makan yang bekerja sama dengan program tersebut.

Sistem itu, kata dia, tidak hanya memenuhi kebutuhan makan siswa, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Restoran yang menerima kupon dapat membeli bahan pangan dari koperasi desa sehingga menciptakan rantai ekonomi dari petani, koperasi, pelaku usaha makanan hingga perbankan.

“Kalau pakai sistem kupon, roda perputaran ekonomi di tingkat bawah bisa berjalan. Perbankan bergerak, restoran bergerak, dan koperasi desa juga ikut bergerak,” tutup Amir.