Komisi C DPRD DKI Minta Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta Dikaji Matang, Jangan Bebani Masyarakat

SATYABERITA – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta rencana penyesuaian tarif layanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani masyarakat di tengah upaya pemerintah menekan beban subsidi transportasi publik.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menegaskan bahwa kajian mendalam harus menjadi dasar sebelum pemerintah memutuskan adanya penyesuaian tarif Transjakarta.

“Kami meminta dikaji maksimal dulu,” ujar Dimaz usai rapat kerja bersama jajaran BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut Dimaz, Komisi C memahami besarnya anggaran subsidi transportasi publik yang selama ini menjadi salah satu komponen belanja terbesar dalam APBD DKI Jakarta.

Meski demikian, upaya mengurangi subsidi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi umum.

“Subsidi bisa berkurang, tetapi jangan sampai menjadi beban masyarakat DKI,” katanya.

Ia menekankan, Transjakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus menyusun kajian kebutuhan tarif secara menyeluruh sebagai landasan penyusunan kebijakan.

“Jangan bicara kenaikan tarif tanpa kajian,” tegasnya.

Dimaz menambahkan, Komisi C pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tarif selama kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat, dilakukan secara terukur, dan tidak memberatkan masyarakat.

“Kenaikan tarif bisa saja, selama tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Dimaz menilai pengurangan subsidi transportasi dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program prioritas lainnya, seperti pendidikan bagi warga kurang mampu.

“Masih banyak program lain yang perlu didanai APBD, seperti sekolah gratis,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan kebutuhan subsidi Transjakarta pada 2026 untuk mempertahankan skala bisnis dan kualitas layanan diperkirakan mencapai Rp4,87 triliun.

Meski demikian, Transjakarta telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak awal tahun. Hingga Mei 2026, perusahaan berhasil menghemat sekitar Rp170 miliar dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebesar Rp1,9 triliun atau sekitar sembilan persen.

“Kami bisa melakukan penghematan sembilan persen,” kata Welfizon.

Ia menjelaskan, kebutuhan tambahan subsidi dalam APBD Perubahan yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun kini berhasil ditekan menjadi sekitar Rp700 miliar.

“Jadi, ada penghematan kira-kira Rp400 miliar,” ungkapnya.

Meski telah melakukan efisiensi, Welfizon menegaskan dukungan subsidi dari pemerintah tetap dibutuhkan agar layanan transportasi publik dapat berjalan optimal. Pada 2026, Transjakarta menargetkan mampu melayani hingga 425 juta perjalanan penumpang.