Diduga Intimidasi Polisi Saat Bertugas, Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth Didesak Diperiksa BK

SATYABERITA – Dugaan tindakan arogan yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, terhadap anggota kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas menuai sorotan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta segera memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.

Lucius menilai, jika dugaan tersebut benar, perilaku itu tidak hanya mencoreng citra pribadi, tetapi juga merusak marwah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Menurutnya, anggota dewan seharusnya menjadi teladan dalam menaati aturan, bukan menuntut perlakuan istimewa di ruang publik.

“Perilaku anggota dewan itu sungguh memalukan sekaligus menjengkelkan. Sudah keterlaluan karena menuntut penghormatan dari petugas yang sedang menjalankan tugas negara,” ujar Lucius dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026) malam.

Peristiwa tersebut diduga bermula saat tim gabungan TNI-Polri melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan lampu merah Pesing. Saat petugas menutup jalur busway menggunakan water barrier, sebuah mobil berpelat ZZH berhenti dan meminta pembatas dibuka.

Karena permintaan itu ditolak, pengemudi yang kemudian mengaku sebagai anggota DPRD diduga nekat menerobos water barrier dan melontarkan kata-kata kasar kepada petugas. Polisi yang bertugas memilih tidak meladeni dan tetap mengarahkan kendaraan agar melanjutkan perjalanan.

Situasi kembali memanas ketika pengemudi tersebut diduga memutar balik dan menghampiri anggota Polri di lokasi lain hingga terjadi adu mulut. Anggota TNI bersama warga kemudian turun tangan untuk melerai agar keributan tidak meluas.

Lucius menilai tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan jabatan demi memperoleh privilese. “Alih-alih membantu petugas dengan mematuhi aturan, dia justru meminta perlakuan istimewa. Itu perilaku politisi narsis yang sangat memprihatinkan,” katanya.

Ia meminta BK DPRD DKI Jakarta segera memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut dengan berbekal rekaman video dan keterangan para saksi.

Selain itu, Lucius juga mendesak partai politik tempat yang bersangkutan bernaung untuk mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Sebagai wakil rakyat, seharusnya menjadi teladan dalam menaati aturan. Ketika justru mempertontonkan sikap arogan dan merasa harus dihormati karena jabatan, maka kepercayaan publik akan semakin menurun,” pungkasnya.