FAKTA Indonesia Siapkan Gugatan ke Presiden dan Kemenkeu Jika Cukai MBDK Kembali Tertunda

SATYABERITA – Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia berencana menempuh jalur hukum terhadap pemerintah apabila kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kembali mengalami penundaan. Gugatan tersebut rencananya akan diajukan pada awal Agustus 2026.

Ketua Umum FAKTA Indonesia, Ari Subagio Wibowo, mengatakan pihaknya telah memperjuangkan penerapan cukai MBDK selama sekitar satu dekade melalui berbagai cara, mulai dari lobi, aksi advokasi, hingga pendekatan nonlitigasi. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

“Sudah 10 tahun kami melakukan berbagai upaya nonlitigasi, tetapi belum ada hasil. Jika kembali hanya menjadi janji, maka upaya hukum menjadi langkah terakhir yang kami tempuh,” ujar Ari dalam Workshop Media, digelar di Hotel Gren Alia, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Ari, pemerintah sebelumnya menyatakan penerapan cukai MBDK akan dilakukan pada semester kedua tahun ini setelah kondisi ekonomi membaik. Namun ia khawatir komitmen tersebut kembali ditunda.

FAKTA Indonesia berencana menggugat Presiden bersama Kementerian Keuangan sebagai pihak yang dinilai memiliki kewenangan dalam penerbitan regulasi cukai.

Selain gugatan, organisasi tersebut juga akan menggerakkan jaringan Kampung Sehat di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Solo untuk memberikan dukungan publik, termasuk kemungkinan mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan.

Ari juga menyoroti sikap industri minuman yang dinilai masih menolak penerapan cukai maupun kebijakan pelabelan kesehatan. Menurutnya, alasan perlambatan ekonomi tidak sebanding dengan besarnya dampak kesehatan akibat konsumsi minuman berpemanis.

Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut juga telah disampaikan sejumlah anggota DPR, namun hingga kini pemerintah belum menerbitkan peraturan yang dijanjikan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers periode 2016–2019, Yosep Adi Prasetyo, turut hadir menjadi narasumber dalam workshop, menilai media memiliki peran penting untuk mengawal konsistensi kebijakan pemerintah di tengah pergantian pemerintahan dan pejabat pasca Pemilu 2024.

Menurut Yosep, media dapat mengingatkan pemerintah baru terhadap berbagai komitmen yang telah dibuat pemerintahan sebelumnya, termasuk terkait pengendalian konsumsi minuman berpemanis yang sejalan dengan rekomendasi lembaga kesehatan dunia.

“Media bisa menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan industri agar komunikasi berjalan secara sehat. Pemerintah tidak boleh mengabaikan komitmen yang sudah pernah disampaikan,” kata Yosep.

Ia juga mendorong media untuk lebih banyak mengangkat dampak kesehatan konsumsi MBDK, tidak hanya obesitas, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan karies gigi, tetapi juga berbagai penyakit penyerta lain yang dinilai masih minim mendapat perhatian publik.

Yosep menyatakan siap mendukung kampanye pengendalian MBDK. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat di tengah bonus demografi yang diperkirakan akan berubah menjadi beban apabila angka penyakit tidak menular terus meningkat.

“Kalau kesehatan masyarakat tidak dijaga sejak sekarang, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi bencana demografi di masa depan,” ujarnya.