‎Disparekraf DKI Minim Terobosan, Perlu Kepemimpinan Baru untuk Sukseskan Program Gubernur Pramono

SATYABERITA – Evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata, kembali menjadi sorotan. Pemerhati masalah perkotaan, Riyan, menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Disparekraf, termasuk membuka ruang bagi penyegaran kepemimpinan apabila kinerja dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.
‎
‎Riyan menyoroti masa kepemimpinan Andhika Permata yang telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, rentang waktu tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk melahirkan berbagai gebrakan dan strategi baru dalam meningkatkan sektor pariwisata serta kontribusinya terhadap perekonomian Jakarta.
‎
‎“Sejak Andhika Permata memimpin Disparekraf DKI Jakarta, nyaris tidak terlihat gebrakan dan terobosan yang benar-benar mampu mengangkat pariwisata Jakarta secara signifikan. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan memberikan dampak terhadap destinasi wisata dan pendapatan daerah,” ujar Riyan.
‎
‎Ia menilai, Jakarta membutuhkan strategi pemasaran pariwisata yang lebih agresif, inovatif dan terukur agar mampu bersaing sebagai destinasi wisata berkelas internasional.
‎
‎“Jangan sampai program pariwisata hanya berkutat pada kegiatan rutin. Jakarta membutuhkan terobosan, promosi yang kuat, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta strategi yang mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat,” katanya.
‎
‎Polemik Abang None Jakarta 2026
‎
‎Riyan juga menyoroti polemik penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta 2026 yang memunculkan kritik dari sejumlah tokoh dan pemerhati budaya Betawi.
‎
‎Pemprov DKI sebelumnya menyatakan Abang None Jakarta merupakan ajang untuk menjaga warisan budaya sekaligus menyiapkan generasi muda yang mampu memperkenalkan Jakarta hingga tingkat internasional. Pada malam final 18 September 2026, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menegaskan pentingnya menjaga nilai budaya dan jati diri Jakarta.
‎
‎Namun, setelah penetapan pemenang, sejumlah tokoh Betawi meminta adanya evaluasi terhadap konsep dan kriteria penyelenggaraan. Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, misalnya, meminta Pemprov DKI dan penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh agar representasi budaya Betawi tetap terjaga.
‎
‎Riyan berpandangan, polemik tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Disparekraf.
‎
‎“Jangan hanya melihat Abang None sebagai ajang seremonial atau pemilihan duta pariwisata. Karena membawa nama Jakarta dan budaya Betawi, maka konsep, kriteria, proses seleksi dan substansi pembekalannya harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
‎
‎Ia juga meminta agar hasil penyelenggaraan Abang None Jakarta 2026 ditinjau secara objektif dengan memperhatikan kritik yang berkembang di masyarakat dan kalangan tokoh Betawi.
‎
‎Soroti Persoalan Internal
‎
‎Selain persoalan program pariwisata, Riyan turut menyinggung adanya kritik mengenai persoalan internal di lingkungan Disparekraf DKI Jakarta.
‎
‎Menurut dia, apabila terdapat keluhan mengenai pelayanan internal, pemenuhan hak pegawai maupun pola komunikasi organisasi, hal tersebut semestinya menjadi perhatian serius pimpinan dan Pemprov DKI.
‎
‎“Organisasi pemerintahan membutuhkan komunikasi yang terbuka. Kalau ada keluhan dari ASN atau pegawai, harus ada ruang dialog dan penyelesaian yang jelas. Jangan sampai persoalan internal justru mengganggu kinerja pelayanan publik,” ujarnya.
‎
‎Riyan juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai keluhan sejumlah elemen masyarakat mengenai sulitnya membangun komunikasi dengan pimpinan Disparekraf.
‎
‎Ia menilai peningkatan pariwisata Jakarta tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, budayawan, akademisi, pelaku ekonomi kreatif dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
‎
‎“Jakarta tidak kekurangan potensi wisata. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Pemerintah jangan eksklusif. Masukan masyarakat harus didengar dan dijadikan bahan untuk memperbaiki kebijakan,” kata Riyan.
‎
‎Evaluasi untuk Pariwisata Jakarta
‎
‎Riyan menegaskan, desakan evaluasi bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat, tetapi menyangkut kebutuhan Jakarta untuk memiliki kebijakan pariwisata yang lebih terukur dan berdampak.
‎
‎Ia berharap Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap capaian Disparekraf, mulai dari strategi promosi, peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan wisata budaya Betawi hingga pola kolaborasi dengan masyarakat.
‎
‎“Evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja dan capaian yang terukur. Kalau memang diperlukan penyegaran kepemimpinan, tentu itu menjadi kewenangan Gubernur. Yang paling penting adalah bagaimana pariwisata Jakarta bergerak lebih maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.