Akses Pantai Ancol Gratis? Jika Terwujud, Nama Pramono Akan Dikenang Sepanjang Masa

Breaking

Akses Pantai Ancol Gratis? Jika Terwujud, Nama Pramono Akan Dikenang Sepanjang Masa

Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik
Pengamat Kebijakan Publik

Sesuai janji saya, saya akan kembali membahas berbagai persoalan Jakarta setelah isu Wakil Presiden Gibran dan pemakzulannya mereda, serta sejumlah persoalan nasional lainnya. Ya, Wakil Presiden Gibran sudah berhenti, sementara persoalan nasional lainnya masih cukup banyak. Namun, saya sudah berjanji untuk kembali membahas persoalan Jakarta, yang akan saya mulai minggu ini dengan mengangkat masalah Ancol, kemudian dilanjutkan dengan berbagai persoalan Jakarta lainnya.

SATYABERITA – Adapun persoalan Jakarta yang penting untuk diurai antara lain banjir, sampah Bantargebang, RDF, ITF, kemacetan, pencemaran udara, MRT, TransJakarta, LRT, Jakarta Kota Global, pajak dan aset daerah, serta berbagai persoalan lainnya, termasuk kinerja pejabat, BUMD, dan DPRD. Saya akan berusaha membedahnya satu per satu secara khusus.

Terkait kebijakan masuk Pantai Ancol gratis, saat ini saya sedang menyusun analisis dan konsep usulan kebijakan agar masyarakat, khususnya warga Jakarta, dapat menikmati akses masuk Pantai Ancol secara gratis. Adapun rumusan analisis, kajian, serta konsep usulan kebijakan akses gratis Pantai Ancol tersebut akan saya sajikan melalui sembilan langkah pilihan alternatif.

Dalam waktu dekat, konsep tersebut akan saya sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo, dengan tembusan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Saat ini, konsep tersebut sedang dalam tahap akhir koreksi dan revisi dengan menyesuaikan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, usulan tersebut akan segera disampaikan.

Usulan ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa kawasan pantai merupakan kekayaan alam pesisir yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pariwisata. Pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha, kemampuan keuangan perusahaan, serta kelestarian lingkungan kawasan pesisir.

Secara yuridis, usulan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Semangat pengaturannya menekankan pengelolaan wilayah pesisir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir.

Sebagai dasar analisis dan kajian, saya merujuk pada pendapatan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1.121,21 miliar. Rinciannya meliputi pendapatan dari tiket masuk Pintu Gerbang Utama Ancol sebesar Rp254,94 miliar, pendapatan tiket wahana wisata sebesar Rp482,76 miliar, serta pendapatan non-tiket sebesar Rp383,51 miliar. Adapun jumlah pengunjung sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 9.621.754 orang, dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179,96 miliar.

Pemisahan masing-masing sumber pendapatan tersebut menjadi penting dalam kajian dan analisis ini. Selain itu, uraian mengenai beban pokok pendapatan dan berbagai biaya lainnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis yang sedang saya lakukan.

Adapun besaran dividen Ancol tahun 2025 tercatat sekitar Rp41,67 miliar atau 23,13% dari laba bersih. Angka ini setara dengan Rp26,05 per lembar saham, dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72%.

Angka-angka yang saya sampaikan tersebut hanya merupakan panduan umum yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang tersedia. Namun, seluruh angka dan data yang akurat dan benar serta digunakan dalam kajian ini harus tetap mengacu pada laporan keuangan resmi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu saya tegaskan, pembahasan ini bukan dimaksudkan untuk bertentangan ataupun menunjukkan ketidakselarasan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Secara pribadi, saya sangat menghormati dan menghargai kepemimpinan beliau. Kajian ini semata-mata merupakan pandangan dan aspirasi sebagai warga Jakarta, sekaligus bahan masukan dan pertimbangan yang konstruktif, baik bagi pihak Ancol maupun, khususnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan penuh rasa hormat, saya menegaskan bahwa pilihan dan keputusan mengenai kebijakan terbaik tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Jakarta. Sebagai warga Jakarta, saya tentu siap mendukung kebijakan yang ditetapkan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Jakarta.

Saya berharap hasil analisis dan konsep yang akan saya sampaikan dalam waktu dekat dapat menjadi bahan kajian bagi Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta manajemen Ancol untuk membahas kemungkinan penerapan kebijakan akses masuk Pantai Ancol secara gratis bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta.

Jika Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, berhasil mewujudkan kebijakan masuk Pantai Ancol gratis bagi warga Jakarta, saya meyakini nama beliau akan dikenang sepanjang masa dalam sejarah kepemimpinan Gubernur Jakarta.

Jakarta, 17 November 2026
Salam,

Post Comment