Rekonsiliasi atau Regenerasi Kekuasaan?

Breaking

Rekonsiliasi atau Regenerasi Kekuasaan?

Oleh: Muhammad Isnaeni
Pemerhati Sosial Politik Keagamaan

Mengapa Anies Baswedan Lebih Representatif daripada Sufmi Dasco Ahmad untuk Menjadi Wakil Presiden?

SATYABERITA – Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dan dikritisi dari berkembangnya wacana politik yang mengarahkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto: apakah wacana tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan bangsa, atau justru lebih merepresentasikan kepentingan konsolidasi internal kekuasaan?

Jika Presiden Prabowo Subianto sungguh-sungguh ingin mengakhiri residu konflik Pilpres 2024 dan membangun rekonsiliasi nasional yang utuh, maka semestinya yang dipikirkan bukan sekadar siapa figur paling loyal, paling dekat, atau paling strategis bagi lingkaran kekuasaan. Yang jauh lebih penting adalah siapa figur yang mampu menjembatani perbedaan politik, memperluas legitimasi pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan publik.

Dalam perspektif tersebut, Anies Baswedan justru menawarkan nilai politik yang lebih strategis.

Ketika Aspirasi Kader Berpotensi Menjadi Framing Politik

Dalam beberapa hari terakhir ini, dukungan sejumlah pengurus daerah Gerindra bahkan anggota DPD RI terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden semakin ramai disuarakan. Narasi yang dibangun menempatkan Dasco sebagai figur paling loyal, paling memahami Presiden, mampu menjembatani komunikasi politik, dan dianggap paling tepat menjaga kesinambungan pemerintahan.

Tentu, Gerindra memiliki hak politik untuk mengusulkan kader terbaiknya. Tidak ada yang salah dengan aspirasi internal partai. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika aspirasi tersebut terus diproduksi dan diperkuat seolah-olah menjadi kebutuhan nasional, bahkan seakan-akan tidak ada alternatif figur lain yang lebih strategis bagi kepentingan bangsa.

Di sinilah publik perlu bersikap kritis.

Jangan sampai kepentingan partai dipresentasikan sebagai kepentingan negara. Jangan sampai loyalitas kepada presiden dianggap sebagai ukuran utama kelayakan seorang wakil presiden.

Wakil Presiden bukan sekadar asisten politik presiden, bukan pula perpanjangan tangan ketua umum partai. Ia adalah pemimpin nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional, legitimasi politik, dan fungsi strategis dalam menjaga persatuan serta keberlangsungan pemerintahan.

Kalau ukuran utamanya hanya loyalitas dan kedekatan dengan Presiden, kita sedang mempersempit makna kepemimpinan nasional menjadi sekadar persoalan kepercayaan personal.

Anies Baswedan dan Peluang Rekonsiliasi Nasional

Saya justru melihat Anies Baswedan sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan secara serius.

Mengapa?

Karena persoalan terbesar yang diwariskan Pilpres 2024 bukan semata-mata siapa yang menang dan siapa yang kalah. Persoalan yang lebih mendasar adalah masih adanya residu keterbelahan sosial, polarisasi politik, ketidakpercayaan antarkelompok, dan jarak psikologis antara sebagian masyarakat dengan kekuasaan.

Prabowo memiliki kesempatan historis untuk mengakhiri semua itu.

Menggandeng Anies bukan berarti menghidupkan kembali rivalitas Pilpres 2024. Justru sebaliknya, ini dapat menjadi simbol bahwa demokrasi Indonesia telah bergerak melampaui pertarungan elektoral menuju rekonsiliasi substantif.

Anies memiliki basis dukungan politik yang tidak identik dengan Gerindra. Ia mempunyai pengalaman memimpin Jakarta, kapasitas komunikasi publik, serta kedekatan politik dengan sebagian kelompok masyarakat yang selama Pilpres 2024 berada di luar barisan pendukung Prabowo.

Mengintegrasikan kekuatan politik semacam itu ke dalam pemerintahan dapat memberikan perluasan legitimasi sosial dan politik.

Inilah rekonsiliasi yang sesungguhnya: bukan hanya merangkul orang-orang yang sudah berada di dalam kekuasaan, melainkan juga memberikan ruang terhormat kepada kekuatan yang sebelumnya berada di luar kekuasaan.

Namun, rekonsiliasi tidak boleh berhenti pada simbol atau pembagian jabatan. Ia harus disertai kesepakatan kebangsaan, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Dasco Menguatkan Internal, Anies Memperluas Jangkauan Nasional

Kita perlu membedakan dua kebutuhan politik yang berbeda.

Sufmi Dasco Ahmad, dengan pengalaman di parlemen dan posisinya di Gerindra, tentu memiliki modal untuk memperkuat konsolidasi internal pemerintahan. Itu merupakan kapasitas yang patut dihargai.

Tetapi, apakah konsolidasi internal merupakan persoalan terbesar pemerintahan Prabowo?

Bukankah pemerintahan saat ini justru membutuhkan perluasan kepercayaan publik, penguatan kontrol demokratis, dan kemampuan menjembatani kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan?

Jika jawabannya demikian, maka memilih figur dari lingkaran internal partai sendiri belum tentu menjadi pilihan paling strategis.

Dasco mungkin lebih merepresentasikan kesinambungan dan konsolidasi kekuatan politik pendukung Prabowo. Sementara Anies berpotensi merepresentasikan perluasan jangkauan politik dan rekonsiliasi dengan kelompok masyarakat yang sebelumnya berbeda pilihan.

Keduanya memiliki karakter politik yang berbeda. Karena itu, pertimbangannya seharusnya bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden, melainkan siapa yang paling dibutuhkan bangsa pada fase pemerintahan berikutnya.

Rekonsiliasi Harus Lebih Besar daripada Kepentingan Gerindra

Ada risiko politik yang perlu dihitung apabila posisi Wakil Presiden kembali diberikan kepada kader inti Gerindra.

Pertama, pemerintahan berpotensi semakin terkonsentrasi pada satu kekuatan politik. Kedua, partai-partai koalisi bisa merasa hanya menjadi pelengkap kekuasaan. Ketiga, kelompok masyarakat yang sebelumnya berbeda pilihan politik tidak memperoleh pesan rekonsiliasi yang cukup kuat.

Bahkan, langkah tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa pergantian Wakil Presiden hanya menjadi momentum untuk memperkuat dominasi kekuasaan, bukan memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sebaliknya, jika Prabowo mempertimbangkan Anies, ia sedang mengirimkan pesan politik yang jauh lebih besar: bahwa kemenangan tidak harus melahirkan monopoli kekuasaan, dan perbedaan pilihan politik tidak harus menjadi penghalang untuk bekerja bersama membangun bangsa.

Tentu, Anies juga harus bersedia menjadi bagian dari pemerintahan yang bekerja berdasarkan kesepakatan bersama, bukan menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai panggung oposisi dari dalam.

Prabowo Sedang Diuji oleh Sejarah

Menurut saya, inilah momentum bagi Prabowo untuk membuktikan apakah ia benar-benar seorang negarawan yang ingin menyatukan Indonesia atau sekadar pemimpin partai yang sedang memperkuat konsolidasi politiknya.

Seorang negarawan tidak selalu memilih orang yang paling dekat dengannya. Terkadang, ia justru harus memberikan ruang kepada orang yang pernah berbeda jalan, bahkan pernah menjadi rival politiknya, demi kepentingan yang lebih besar.

Sejarah kepemimpinan nasional tidak hanya mencatat siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik, tetapi juga siapa yang mampu mengakhiri pertentangan setelah pertarungan itu selesai.

Prabowo memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam politik Indonesia: mengubah rivalitas Pilpres 2024 menjadi kemitraan strategis bagi masa depan bangsa.

Secara konstitusional, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, ruang pertimbangan Presiden tidak semestinya dikerdilkan oleh kepentingan satu partai.

Penutup: Jangan Kehilangan Momentum Rekonsiliasi

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Anies adalah satu-satunya figur yang layak menjadi Wakil Presiden. Namun, jika pertimbangannya adalah rekonsiliasi nasional, perluasan legitimasi pemerintahan, dan pemulihan kepercayaan publik pasca-Pilpres 2024, Anies memiliki nilai strategis yang patut diperhitungkan secara serius.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang paling loyal kepada Presiden, tetapi lupa memikirkan siapa yang paling mampu mendekatkan Presiden kepada rakyat.

Jangan sampai agenda rekonsiliasi nasional hanya menjadi slogan politik, sementara praktik kekuasaan justru semakin mempersempit ruang representasi.

Indonesia tidak sedang kekurangan orang dekat kekuasaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mendekatkan kembali kekuasaan kepada rakyat.

Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan sejarah sebagai pemersatu bangsa, bukan sekadar pengonsolidasi kekuasaan, maka memilih Anies sebagai Wakil Presiden bisa menjadi langkah politik yang jauh lebih berani, bermakna, dan strategis.

Sebab, rekonsiliasi sejati bukanlah ketika semua orang akhirnya mengikuti pemenang. Rekonsiliasi sejati terjadi ketika pemenang bersedia berbagi ruang, kepercayaan, dan tanggung jawab dengan mereka yang dahulu berbeda pilihan.

Inilah saatnya membuktikan bahwa kepentingan Indonesia harus lebih besar daripada kepentingan partai, lebih besar daripada kepentingan koalisi, bahkan lebih besar daripada kepentingan orang-orang di sekitar Presiden.

Catatan editorial: Artikel ini merupakan argumentasi politik dan tawaran perspektif, bukan klaim bahwa telah ada keputusan resmi Gerindra atau Presiden mengenai pencalonan tersebut. Dukungan kader Gerindra terhadap Dasco memang diberitakan pada 15–16 November 2026.

Post Comment