Pemprov DKI Mulai Hari ini Turunkan Foto Gibran dari Seluruh Kantor Pemerintahan

SATYABERITA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipasang sebagai Wakil Presiden RI dari seluruh kantor pemerintahan di wilayah Jakarta, Senin (16/11).
Kebijakan tersebut dilakukan menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang telah diproses secara resmi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa langkah penurunan foto tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat untuk menghindari kesalahpahaman maupun polemik di tengah masyarakat.
“Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” ujar Pramono seusai kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pasar Senen Blok VI, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Pramono, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan agar foto Gibran dapat diturunkan setelah surat pengunduran dirinya diproses secara resmi di MPR.
“Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” katanya.
Pramono juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto dan MPR saat ini tengah memproses penentuan sosok yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden.
Penurunan foto Gibran dilakukan secara serentak di seluruh lingkungan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta mulai Senin (16/11).
Pencopotan tersebut mencakup berbagai kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas proses pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, sekaligus menyesuaikan pemasangan foto pimpinan negara di lingkungan instansi pemerintahan DKI Jakarta.



Post Comment