Amir Hamzah: Sentralisasi Hambat Otonomi Daerah, Program Nasional Perlu Libatkan Pemda

SATYABERITA – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini terletak pada ketidaksinkronan antara sistem politik dan sistem pemerintahan.

Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada efektivitas pembangunan hingga memperlebar kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Amir menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung membuat gubernur dan kepala daerah lebih berorientasi pada janji kampanye yang belum tentu selaras dengan visi dan program pemerintah pusat.

“Ketika kepala daerah terpilih, program kerja yang dijalankan adalah janji kampanyenya. Sementara itu, belum tentu sejalan dengan kebijakan nasional. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak sinkron,” ujar Amir di Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Amir mengatakan, kebijakan sentralisasi khususnya dalam perizinan, dinilai mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai penerimaan dari layanan perizinan lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan semakin terbatas.

“Yang paling terasa sekarang adalah celah fiskal antara pusat dan daerah semakin melebar. Ini merupakan dampak dari sentralisasi kewenangan,” katanya.

Amir menegaskan, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya membuat kebijakan yang bersifat parsial, tetapi juga mendorong pemerintah pusat mengembalikan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Ia menilai prinsip otonomi daerah belum dijalankan secara optimal dalam beberapa tahun terakhir, meskipun regulasinya masih berlaku.

Sebagai contoh, Amir menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut akan lebih efektif jika pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah karena lebih memahami kondisi sosial masyarakat.

“Daerah lebih mengetahui wilayah mana yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, tidak semua kelurahan dalam satu kecamatan tergolong miskin. Dengan kewenangan di daerah, sasaran program bisa lebih tepat dan pelaksanaannya lebih efisien,” jelasnya.

Menurut Amir, pelibatan pemerintah daerah juga akan memudahkan penentuan lokasi dapur MBG sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.