Komisi E DPRD DKI Usul Anggaran LPDP Dipangkas, Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan SLB

SATYABERITA – Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadikan perluasan Program Sekolah Gratis dan peningkatan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai prioritas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Pendidikan, Senin (27/7/2026).

Komisi E mengusulkan agar 50 persen anggaran Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI Jakarta dialihkan untuk mendukung kedua program tersebut.

Dari usulan anggaran LPDP sebesar Rp99,9 miliar, separuhnya diharapkan dapat digunakan untuk memperluas akses sekolah swasta gratis serta meningkatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, menilai Program Beasiswa LPDP tetap perlu dilanjutkan, namun porsinya dikurangi karena belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi Jakarta yang belum stabil.

“LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi. Separuh untuk LPDP, separuh lagi untuk sekolah swasta gratis dan SLB,” ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, ia menegaskan beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi tetap penting untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jakarta.

Selain itu, Komisi E juga mendorong penambahan jumlah sekolah swasta gratis. Program yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 103 sekolah itu dinilai perlu diperluas agar semakin banyak warga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak.

Subki menyoroti masih terbatasnya fasilitas bagi anak-anak penyandang disabilitas di Jakarta. Menurutnya, penambahan anggaran untuk SLB menjadi langkah penting agar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus meningkat.

“Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada,” tutupnya.