Kepala Bakomstra PD Jakarta: Rencana Obligasi Daerah Tak Tepat di Tengah SILPA APBD Triliunan Rupiah

SATYABERITA – Kepala Bakomstra Partai Demokrat Jakarta, Taufik Tope Rendusara, menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah belum memiliki dasar fiskal yang kuat. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi Jakarta saat ini bukanlah kekurangan anggaran, melainkan belum optimalnya pengelolaan dan penyerapan APBD.

Taufik mengatakan, setiap tahun APBD Jakarta masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah triliunan rupiah akibat rendahnya serapan anggaran serta lambannya realisasi berbagai program pemerintah.

“Masalah utama Jakarta hari ini bukan kekurangan uang, melainkan ketidakmampuan pemerintah membelanjakan anggaran secara efektif. Setiap tahun APBD menyisakan SILPA triliunan rupiah akibat rendahnya serapan anggaran dan lambannya realisasi program,” ujar Taufik dalam keterangannya, Minggu (26/07/2028).

Ia menilai, dalam kondisi tersebut, kebijakan menerbitkan obligasi daerah justru menimbulkan pertanyaan mengenai urgensinya.

“Bagaimana mungkin pemerintah mencari utang baru ketika uang yang sudah tersedia saja gagal dimanfaatkan secara optimal? Ini bukan kreativitas pembiayaan, melainkan kegagalan tata kelola anggaran yang berpotensi ditutupi dengan penambahan utang,” katanya.

Menurut Taufik, penerbitan obligasi di tengah masih besarnya SILPA berpotensi menambah beban fiskal daerah melalui pembayaran bunga dan biaya utang yang pada akhirnya bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.

“Menerbitkan obligasi saat APBD terus menyisakan SILPA hanya akan menciptakan beban baru berupa bunga dan biaya utang yang harus dibayar dari pajak rakyat Jakarta. Rakyat dipaksa menanggung biaya atas dana yang sesungguhnya belum dibutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pembenahan tata kelola anggaran sebelum mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif, termasuk obligasi daerah.

“Sebelum berbicara tentang creative financing, Pemprov Jakarta seharusnya lebih dulu membuktikan kemampuannya mengoptimalkan serapan APBD dan mengakhiri tradisi SILPA triliunan rupiah setiap tahun,” ujarnya.

Taufik menambahkan, apabila anggaran yang telah tersedia belum mampu dikelola secara maksimal, maka penambahan utang bukanlah solusi yang tepat.

“Jika anggaran yang ada saja tidak mampu dikelola secara maksimal, maka menambah utang bukanlah solusi, melainkan bentuk ketidakbertanggungjawaban fiskal yang risikonya akan diwariskan kepada rezim pemerintahan berikutnya,” pungkasnya.