Tren Pramono Naik, BUMD DKI Kinclong Digoyang

Oleh: Rijal AY
Pemerhati Masalah Sosial Jakarta

SATYABERITA – Pramono Anung tampaknya mulai menjadi sasaran tekanan politik. Mungkin bukan serangan yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi pola gerakannya mulai terlihat.

Yang menarik, sorotan justru mengarah pada dua BUMD yang selama ini dikenal memiliki kinerja positif dan menjadi penyumbang penting bagi APBD DKI Jakarta, yakni PAM Jaya dan Bank Jakarta.

Pertanyaannya, apakah ini sekadar pengawasan yang wajar, atau sudah menjadi bagian dari pemanasan menuju kontestasi politik 2029?

Jika dicermati, pola serangannya terkesan sistematis. Sasarannya bukan hanya institusi, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi Pramono dalam merealisasikan berbagai janji kampanyenya kepada warga Jakarta.

Jika dicermati, pola serangannya terkesan sistematis. Sasarannya bukan hanya institusi, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi Pramono dalam merealisasikan berbagai janji kampanyenya kepada warga Jakarta.

Dari sisi isu personal, hingga kini Pramono relatif belum terseret persoalan yang menjadi sorotan publik. Aman dari korupsi.

Karena itu, tidak sedikit yang menilai tekanan politik kemudian bergeser ke berbagai sektor yang berada di bawah kepemimpinannya.

Kalaupun tren Pramono naik bukan hasil polesan pencitraan. Tapi, karena gaya Pram yang bikin sejuk dalam memimpin Jakarta. Tanpa gaduh apalagi nyinyir.

Mengapa Bank Jakarta dan PAM Jaya menjadi perhatian?

Selain mencatat tren bisnis yang positif, keduanya juga memiliki peran strategis dalam menopang berbagai program pemerintah daerah. Penyaluran KJP, bantuan bagi lansia, hingga beasiswa luar negeri melibatkan Bank Jakarta.

Sementara PAM Jaya menjadi ujung tombak dalam perluasan akses air bersih yang menjadi salah satu agenda utama Pemprov DKI. Desakan agar ada kocok ulang jajaran Direksi PAM Jaya dampak dari tewasnya tiga orang pekerja di Jakarta Timur menjadi riuh. Padahal PAM Jaya sedang membidik IPO dan siap-siap go publik.

Jika kinerja kedua BUMD tersebut terganggu atau kepercayaan publik terhadapnya menurun, dampaknya bukan hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat program-program tersebut.

Dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Mereka yang dinilai memiliki peluang besar di masa depan biasanya akan menghadapi pengawasan, kritik, bahkan serangan politik yang lebih intens dibandingkan yang lain. Karena itu, muncul anggapan bahwa dinamika yang terjadi hari ini bisa saja merupakan bagian dari pemanasan menuju kontestasi nasional 2029.

Tentu, semua itu masih sebatas pembacaan terhadap dinamika politik yang berkembang. Waktu yang akan menjawab apakah berbagai peristiwa ini memang saling berkaitan atau hanya kebetulan belaka.

Yang patut menjadi perhatian adalah jangan sampai persaingan politik mengorbankan kepentingan publik. Sebab, pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah lebih dari 10 juta warga Jakarta yang berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal, terlepas dari panasnya pertarungan politik.