Pengamat: Isu Kerusuhan Juli–Agustus dan Aksi Mahasiswa Perlu Dicermati Secara Objektif

SATYABERITA – Munculnya pernyataan Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan keterkaitan sejumlah aktivis mahasiswa dengan tokoh politik dan purnawirawan militer memicu perdebatan mengenai arah gerakan mahasiswa di tengah meningkatnya kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Aliansi BEM Bersatu menyoroti dugaan hubungan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan lingkungan politik tertentu. Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik praktis.

Aliansi tersebut menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial, bukan alat dalam pertarungan kekuasaan elite politik.

Menanggapi isu tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai dinamika yang berkembang perlu dilihat secara lebih luas. Menurutnya, dalam politik modern, kekuatan sebuah gerakan tidak hanya diukur dari jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga dari kemampuannya membangun persepsi publik.

“Dalam beberapa bulan terakhir terlihat akumulasi berbagai isu yang mengarah pada narasi bahwa pemerintahan Prabowo gagal mengelola negara. Narasi ini muncul melalui isu ekonomi, hukum, sosial hingga dugaan konflik elite,” ujar Amir, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai pembentukan opini mengenai krisis sering kali menjadi tahap awal munculnya tekanan politik yang lebih besar. Karena itu, isu mengenai potensi gejolak sosial pada Juli hingga Agustus mendatang perlu dicermati secara serius.

Amir menduga berbagai aksi demonstrasi yang bertujuan menekan pemerintah serta isu kerusuhan yang beredar kemungkinan merupakan bagian dari skenario kelompok yang konsisten mengkritik pemerintahan saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa pandangan tersebut masih sebatas analisis dan bukan kesimpulan hukum.

“Publik tidak boleh terburu-buru memberikan stigma kepada kelompok tertentu tanpa bukti yang kuat,” katanya.

Menurut Amir, pertengahan tahun merupakan periode yang sensitif karena bertepatan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, sejumlah program strategis seperti hilirisasi industri, swasembada pangan, reformasi fiskal, dan Program Makan Bergizi Gratis mulai memasuki tahap implementasi.

Dalam kondisi tersebut, berbagai kendala teknis di lapangan berpotensi dimanfaatkan menjadi isu politik yang lebih besar.

Ia juga mengaitkan situasi ini dengan pernyataan Presiden Prabowo mengenai indikasi adanya “Gerakan Jakarta”. Menurut Amir, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai jaringan aktor yang bergerak melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, kelompok tekanan politik, aktivis, hingga pembentukan opini publik.

Meski demikian, Amir mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak serta-merta dianggap sebagai bagian dari skenario politik elite. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai penjaga demokrasi dan penyambung aspirasi rakyat.

“Mahasiswa harus tetap kritis terhadap pemerintah, tetapi juga harus waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan idealisme kampus untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amir menilai dinamika politik saat ini juga tidak terlepas dari persiapan menuju kontestasi politik nasional mendatang. Menurutnya, pertarungan politik modern tidak hanya terjadi saat pemilu, tetapi juga dalam perebutan opini dan persepsi publik.

Di tengah situasi tersebut, ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, pemerintah, media, dan masyarakat sipil, untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab. Yang harus dihindari adalah ketika kritik berubah menjadi instrumen yang menciptakan instabilitas dan merugikan kepentingan nasional,” pungkasnya.