Pansus Perparkiran DPRD DKI Dorong Pengawasan Parkir Berbasis AI, Tutup Celah Kebocoran PAD

SATYABERITA – Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, usai melakukan peninjauan ke Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PUSDATINHUB) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Senin (20/7/2026).

Jupiter mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan yang telah menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital di sejumlah lokasi.

Namun, menurutnya, sistem tersebut masih perlu diperkuat karena pengawasannya belum optimal dan masih menyisakan celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh menunda proses digitalisasi dalam tata kelola perparkiran. Selain mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, sistem digital juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang mampu mencatat setiap transaksi secara transparan dan akuntabel.

“Bukan hanya berdampak pada pendapatan daerah saja, tapi menyangkut juga tentang pelayanan,” ujar Jupiter.

Menurutnya, integrasi sistem pembayaran digital dengan kamera pengawas (CCTV) berbasis AI dapat menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di setiap lokasi parkir secara otomatis. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan jumlah transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Selain itu, teknologi AI juga dinilai mampu membantu pemerintah memantau tingkat okupansi lahan parkir secara real time tanpa harus bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan.

Jupiter mengungkapkan, sistem pembayaran digital yang saat ini diterapkan di sejumlah lokasi parkir masih mengandalkan telepon genggam yang dioperasikan oleh juru parkir.

“Kondisi tersebut dinilai masih membuka peluang terjadinya transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem,” ucap Jupiter.

Akibatnya, Jupiter mengatakan potensi kebocoran PAD masih dapat terjadi apabila petugas tidak menggunakan aplikasi pembayaran digital sebagaimana mestinya.

“Satu rupiah pun uang rakyat ini harus dipertanggungjawabkan secara transparansi dan akuntabilitas,” tegas Jupiter anggota Fraksi NasDem itu.

Pansus berharap penguatan sistem pengawasan berbasis AI dapat menjadi bagian dari pembenahan tata kelola perparkiran di Jakarta.

“Jadi dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara akurat sehingga potensi kebocoran PAD dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.