DPR RI Dukung Makan Bergizi Gratis untuk Ibu & Balita, Tekankan Pangan Lokal Tanpa ‘Junk Food’

SATYABERITA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok strategis: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Netty menegaskan bahwa intervensi gizi pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah kunci utama menentukan masa depan kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia.

Libatkan Kader Posyandu Sebagai Ujung Tombak

DPR menilai keputusan pemerintah melibatkan Posyandu, kader kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi adalah langkah yang sangat tepat.

“Peran kader dan bidan di lapangan sangat krusial. Mereka dekat dengan masyarakat dan memiliki basis kepercayaan di tingkat desa. Ini memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat,” ujar Netty di Jakarta, Senin (29/12).

Ia juga secara khusus mengapresiasi sistem pengantaran langsung (door-to-door) bagi penerima manfaat yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Tolak Makanan Olahan, Fokus Pangan Lokal

Terkait mutu gizi, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada makanan instan atau ultra-processed food (UPF). Ia mendorong agar menu harian tetap segar dan berbasis potensi daerah.

Beberapa poin penting terkait menu MBG:

• Hindari UPF: Menu seperti burger, spageti, dan makanan olahan pabrik lainnya harus dihindari.
• Maksimalkan Protein Lokal: Mengutamakan konsumsi ikan, telur, dan bahan pangan lokal lainnya yang kaya nutrisi.
• Efek Ekonomi: Pemanfaatan pangan lokal diklaim akan menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Evaluasi: Variasi Menu dan Kesejahteraan Kader

Meski memberikan apresiasi, Netty memberikan beberapa catatan kritis agar program ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Ia menyoroti masukan masyarakat mengenai variasi menu yang mulai terasa membosankan dan rasa yang terkadang kurang ramah di lidah balita.

“Pemerintah perlu terus menyempurnakan menu agar lebih variatif dan ramah balita. Masukan dari penerima manfaat adalah bahan perbaikan yang penting,” tambahnya.

Selain itu, Politisi PKS ini juga menyoroti beban kerja kader yang meningkat drastis. Ia mendesak pemerintah memberikan dukungan kapasitas dan apresiasi yang layak bagi para pejuang gizi di lapangan.

“Dukungan yang cukup akan membuat mereka tetap optimal dalam menjalankan tugas distribusi sekaligus pencatatan dan pelaporan secara berkelanjutan,” tutupnya.