Ketika Abu Vulkanik Menjadi Ladang Spekulasi Masker

Oleh: Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute

Gunung Anak Krakatau kembali meletus. Abu vulkanik kemudian menjadi perhatian setelah dilaporkan menyebar hingga wilayah Jakarta. Di tengah situasi tersebut, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan abu. Persoalannya, ketika anjuran itu disampaikan, muncul pula pemberitaan mengenai masker yang mulai langka dan mengalami kenaikan harga.

CNBC Indonesia pada 7 September 2026 memberitakan abu Anak Krakatau menyebar ke Jakarta, sementara sejumlah jenis masker disebut langka dan mengalami kenaikan harga. Bloomberg Technoz pada saat yang sama mengangkat pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai persoalan stok masker yang langka dan mahal akibat dampak abu Krakatau. Sehari kemudian, Okezone memberitakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Rangkaian informasi tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah fenomena alam dengan cepat berkembang menjadi persoalan kesehatan sekaligus persoalan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya mengeluarkan peringatan. Ketika masyarakat dianjurkan menggunakan masker, pemerintah juga harus memastikan alat pelindung tersebut tersedia dalam jumlah memadai dan dapat dibeli dengan harga yang wajar. Sebab, anjuran kesehatan tanpa kepastian ketersediaan barang dapat menimbulkan persoalan baru. Masyarakat yang semula hanya diminta waspada justru dapat terdorong masuk ke dalam kepanikan karena khawatir tidak mendapatkan alat perlindungan.

Pengalaman pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pada masa awal pandemi, masyarakat menghadapi derasnya informasi mengenai bahaya virus dan kebutuhan untuk menggunakan masker. Permintaan meningkat secara tajam, sementara pasokan di berbagai tempat tidak selalu mampu mengikuti lonjakan kebutuhan. Kelangkaan kemudian menjadi bagian dari persoalan, disusul kenaikan harga dan munculnya kekhawatiran masyarakat untuk mendapatkan masker.

Pola psikologis semacam itu bisa kembali muncul dalam situasi berbeda. Abu vulkanik tentu bukan virus dan karakter risikonya tidak sama dengan pandemi Covid-19. Namun, ketika masyarakat menerima informasi mengenai bahaya kesehatan dan pada saat yang sama memperoleh anjuran menggunakan alat pelindung, permintaan terhadap barang tersebut sangat mungkin meningkat. Jika komunikasi publik tidak disertai kepastian mengenai pasokan, ruang bagi panic buying dan spekulasi pun terbuka.

Karena itu, informasi mengenai bahaya abu vulkanik harus disampaikan secara proporsional dan berbasis pada kondisi ilmiah. Masyarakat perlu mengetahui risiko yang mungkin muncul, wilayah yang terdampak, kelompok yang paling rentan, jenis perlindungan yang sesuai, serta tindakan yang harus dilakukan apabila mengalami gangguan kesehatan. Informasi semacam itu jauh lebih berguna daripada sekadar membangun kesan bahwa situasi sedang sangat berbahaya. Masyarakat membutuhkan kewaspadaan, tetapi juga membutuhkan ketenangan agar dapat mengambil keputusan secara rasional.

Persoalannya menjadi lebih rumit ketika anjuran menggunakan masker bertemu dengan kondisi pasar yang tidak pasti. Ketika masyarakat mendengar masker dibutuhkan, sebagian akan membeli dalam jumlah lebih banyak karena khawatir stok habis. Jika pembelian berlangsung secara serentak, stok di tingkat pengecer dapat dengan cepat menipis. Dalam kondisi seperti itu, kelangkaan dapat menjadi nyata meskipun persoalan awalnya hanya berupa lonjakan permintaan.

Namun, kelangkaan tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan panic buying. Gangguan produksi, distribusi yang tersendat, keterbatasan stok distributor, hingga persoalan logistik juga dapat menjadi penyebab. Karena itu, tidak tepat apabila setiap kenaikan harga langsung dituding sebagai akibat penimbunan. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya pihak yang sengaja menahan pasokan untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Di sinilah dugaan spekulasi masker harus diperiksa secara serius. Pemerintah perlu melihat seluruh rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, pedagang besar hingga pengecer. Berapa stok yang tersedia? Berapa jumlah masker yang keluar dari gudang? Di mana terjadi penurunan pasokan? Dan apakah terdapat pola penahanan barang yang tidak sejalan dengan kebutuhan pasar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui data, bukan melalui asumsi.

Jika ternyata kelangkaan memang disebabkan oleh lonjakan permintaan atau gangguan distribusi, pemerintah harus segera memperbaiki pasokan. Tetapi jika ditemukan adanya pihak yang sengaja menahan barang dalam jumlah tertentu untuk menciptakan kelangkaan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak wajar, persoalannya menjadi berbeda. Dalam situasi bencana, praktik semacam itu berpotensi mengeksploitasi kerentanan masyarakat. Penanganannya tidak cukup dengan imbauan kepada konsumen, tetapi membutuhkan pengawasan dan penegakan aturan sesuai kewenangan yang berlaku.

Sebab masker dalam situasi seperti ini bukan sekadar barang dagangan biasa. Ia menjadi bagian dari kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. Ketika permintaan meningkat karena adanya ancaman bencana, kemampuan masyarakat untuk mendapatkan masker ikut menentukan kemampuan mereka melindungi diri. Karena itu, ketersediaan masker semestinya dipandang sebagai salah satu bagian dari kesiapan menghadapi keadaan darurat, bukan semata-mata sebagai persoalan mekanisme pasar.

Dimensi persoalan tersebut semakin jelas ketika melihat kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Bagi kelompok berpenghasilan tinggi, kenaikan harga masker mungkin hanya menjadi tambahan kecil dalam pengeluaran sehari-hari. Tetapi bagi buruh, pekerja informal, pengemudi ojek daring, pedagang kecil, pelajar, dan keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga dapat menjadi beban yang jauh lebih berat. Mereka tetap membutuhkan perlindungan, tetapi tidak memiliki kemampuan membeli dalam jumlah besar ketika harga naik.

Di sinilah prinsip keadilan sosial dalam penanganan bencana harus bekerja. Abu vulkanik mungkin menyebar tanpa mengenal kelas sosial, tetapi kemampuan membeli alat pelindung tidak pernah sama. Masyarakat yang memiliki daya beli tinggi dapat membeli masker lebih banyak untuk mengantisipasi kelangkaan, sedangkan kelompok berpenghasilan rendah justru paling mudah tersisih ketika harga bergerak naik. Karena itu, perlindungan masyarakat tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan pasar dan daya beli individu.

Pemerintah juga perlu memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat. Imbauan agar masyarakat tidak panik tidak akan banyak berarti apabila informasi mengenai risiko terus berubah sementara kebutuhan perlindungan tidak tersedia. Ketenangan publik tidak lahir hanya dari kalimat “jangan panik”, melainkan dari kepastian bahwa masyarakat memahami situasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Lebih penting lagi, masyarakat harus melihat bahwa pemerintah memiliki kesiapan untuk memastikan kebutuhan dasar selama situasi darurat tetap tersedia.

Pengalaman Covid-19 menunjukkan bahwa kepanikan dapat berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi barang. Karena itu, jangan sampai situasi Anak Krakatau mengulangi kesalahan yang sama. Begitu risiko kesehatan diumumkan, pemerintah harus bergerak secara bersamaan pada dua sisi: memberikan informasi yang akurat dan memastikan kebutuhan perlindungan tersedia. Jika salah satunya diabaikan, ruang bagi kepanikan dan spekulasi akan semakin besar.

Gunung Anak Krakatau memang tidak dapat diperintah untuk berhenti meletus. Abu vulkanik juga tidak dapat dihentikan hanya dengan kebijakan pemerintah. Tetapi kelangkaan barang, distribusi yang tidak tertata, kenaikan harga yang tidak wajar, dan dugaan penahanan pasokan adalah persoalan yang berada dalam ruang pengawasan manusia. Karena itu, pemerintah harus bergerak lebih cepat daripada kepanikan dan lebih cepat pula daripada mereka yang mungkin melihat bencana sebagai peluang bisnis.

Jika kemudian ditemukan adanya praktik penahanan stok untuk menciptakan kelangkaan dan mengambil keuntungan secara tidak wajar, tindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak perlu menunggu sampai masyarakat kembali menghadapi rak kosong dan harga yang sulit dijangkau. Pengawasan justru harus dilakukan sejak tanda-tanda kelangkaan muncul, ketika intervensi masih mungkin dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan yang lebih besar.

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak selalu dapat dicegah. Tetapi bencana sosial dan ekonomi yang muncul karena buruknya tata kelola seharusnya dapat diminimalkan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai bahaya abu vulkanik tanpa ditenggelamkan dalam ketakutan. Mereka juga berhak mendapatkan alat perlindungan yang dianjurkan pemerintah dengan harga yang masuk akal dan melalui distribusi yang terbuka.

Karena itu, erupsi Anak Krakatau seharusnya menjadi ujian bagi kesiapan negara, bukan kesempatan bagi siapa pun untuk memperdagangkan kepanikan. Pemerintah harus memastikan informasi kesehatan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi terhubung dengan kesiapan logistik dan pengawasan pasar. Jika masyarakat diminta menggunakan masker, masker harus tersedia. Jika harga mulai melonjak, penyebabnya harus ditelusuri. Dan jika ditemukan permainan pasokan, negara tidak boleh ragu bertindak.

Pada akhirnya, pertanyaan kita bukan hanya tentang seberapa jauh abu Anak Krakatau menyebar dan seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan. Ada pertanyaan lain yang juga layak diajukan ketika masker mulai langka dan harga bergerak naik: apakah kelangkaan itu benar-benar terjadi karena hukum pasar, atau ada persoalan pada rantai pasok yang perlu dibuka? Dan jika memang terdapat pihak yang sengaja memainkan pasokan, siapa yang sedang menghadapi bencana dan siapa yang justru sedang menghitung keuntungan dari kepanikan?