Rekan Indonesia Dukung Perluasan PBI BPJS Kesehatan hingga 188 Juta Jiwa pada 2027

SATYABERITA – Rekan Indonesia menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperluas cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hingga 188 juta jiwa pada 2027. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengatakan jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin pemerintah tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

“Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan medis hanya karena tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan,” ujar Agung, Jumat (6/11) 2026).

Berdasarkan simulasi yang dibahas Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, pembiayaan direncanakan dibagi berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Pemerintah pusat menanggung desil 1–4 melalui APBN, pemerintah kabupaten/kota menanggung desil 5–6, sedangkan pemerintah provinsi menanggung desil 7–8 melalui APBD.

Secara keseluruhan, skema tersebut diperkirakan mencakup 188 juta penduduk dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp94,78 triliun per tahun.

Agung mengapresiasi pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut didukung kepastian anggaran dan pembagian kewenangan yang adil sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Selain pembiayaan, Rekan Indonesia menekankan pentingnya pembenahan data sosial ekonomi agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga diminta memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan benar-benar aktif dan dapat digunakan saat masyarakat membutuhkan pelayanan medis.

“Jangan sampai kartu BPJS Kesehatannya aktif di atas kertas, tetapi ketika warga datang ke rumah sakit justru menghadapi persoalan administrasi atau kesulitan mendapatkan tindakan medis,” tegasnya.

Rekan Indonesia berharap simulasi perluasan PBI segera dituntaskan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agung, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta dan besarnya anggaran, tetapi dari kepastian masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah, dan tanpa diskriminasi ekonomi.