Amir Hamzah Soroti Dugaan Penyadapan 6.000 Orang, Minta Pemerintah Telusuri Aktor di Baliknya

Breaking

Amir Hamzah Soroti Dugaan Penyadapan 6.000 Orang, Minta Pemerintah Telusuri Aktor di Baliknya

SATYABERITA – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menyoroti dugaan praktik penyadapan terhadap sekitar 6.000 orang yang menyeret sejumlah pihak.

Ia menilai, kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh untuk mengungkap siapa aktor pengendali, penerima informasi, serta motif di balik aktivitas penyadapan tersebut.

Menurut Amir, dugaan penyadapan itu tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan individu, melainkan perlu ditelusuri kemungkinan adanya keterlibatan kelompok yang bekerja secara terorganisasi.

“Kalau peralatannya sengaja dipindahkan ke rumah dan dilakukan dengan sepengetahuan beberapa pihak, berarti ada indikasi kerja kelompok. Karena itu, harus dicari siapa aktor di baliknya dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan tersebut,” ujar Amir, Jumat (6/11/2026).

Amir juga mengapresiasi langkah Kapolri baru yang dinilainya cepat mengungkap persoalan tersebut. Ia berharap proses penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali.

“Persoalan ini berpotensi ada kepentingan politik dan geopolitik, aparat harus mendalami kemungkinan adanya agenda yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan institusi negara,” katanya.

Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah pejabat yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya yang ada dalam kabinet Merah Putih.

Amir menilai, persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi hambatan bagi pemerintahan Prabowo.

Ia menegaskan, pengusutan kasus dugaan penyadapan harus dilakukan secara transparan, termasuk menelusuri tujuan, jaringan, dan pihak yang menerima hasil penyadapan.

“Persoalan ini harus diungkap secara menyeluruh, harus dapat terungkap secara utuh dan tidak berkembang menjadi spekulasi politik termasuk aktor intelektual atau yang memberi perintah penyadapan,” pungkasnya.

Post Comment