DOSA BESAR BERNAMA PINTAR

Oleh: Geisz Khalifa
Ada yang ganjil di negeri ini dalam sepuluh tahun terakhir. Sesuatu yang pelan-pelan menyusup ke ruang-ruang obrolan warung kopi, merayap masuk ke grup WhatsApp keluarga, lalu mengeras menjadi semacam akal sehat baru yang sebenarnya tidak sehat.
SATYABERITA – Kepintaran mendadak menjadi barang yang dicurigai. Gagasan yang tertata rapi dianggap omong kosong. Dan orang-orang yang mampu merangkai pikiran secara runut justru dituduh tidak bisa bekerja.
Kita seperti sedang menyaksikan sebuah orkestra besar yang sengaja membuang partitur, lalu bertepuk tangan riuh untuk kebisingan yang tak berirama.
Padahal, jika kita mau jujur membuka catatan tanpa kacamata benci, jejak seseorang tidak pernah bisa dihapus hanya oleh teriakan buzzer di media sosial.
Jauh sebelum Anies Baswedan duduk di kursi menteri atau melangkah masuk ke Balai Kota Jakarta, dunia akademik dan internasional sudah lebih dahulu mengenal namanya. Pengakuan itu datang bukan karena ia memiliki jabatan politik, melainkan melalui perjalanan akademik, gagasan, dan gerakan sosial yang dibangunnya.
Pada 2004, ketika masih menempuh perjalanan akademiknya di Amerika Serikat, Anies menerima Gerald S. Maryanov Fellow dari Northern Illinois University. Pada 2008, majalah Foreign Policy memasukkannya ke dalam daftar 100 Intelektual Publik Dunia. Ia menjadi satu-satunya orang Indonesia dalam daftar tersebut.
Setahun kemudian, Forum Ekonomi Dunia memilihnya sebagai Young Global Leader 2009. Pada 2010, pengakuan internasional kembali datang. Majalah Foresight Jepang memasukkannya dalam daftar 20 tokoh masa depan dunia. Ia juga menerima Nakasone Yasuhiro Award dari Jepang, memperoleh PASIAD Education Award dari Turki atas kiprahnya dalam gerakan Indonesia Mengajar, serta masuk dalam daftar 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Centre.
Perlu dicatat, pengakuan-pengakuan tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Ada penghargaan, fellowship akademik, dan pencantuman dalam daftar tokoh berpengaruh. Tetapi semuanya menunjukkan satu hal: jauh sebelum memegang kekuasaan, gagasan dan kiprahnya sudah mendapat perhatian di luar Indonesia.
Ketika kemudian ia mendapat amanah memimpin Jakarta, cara berpikir yang tertata itu tidak berhenti sebagai pidato atau gagasan di ruang seminar.
Jakarta meraih Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan pengembangan integrasi transportasi publik yang memudahkan mobilitas masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Anies juga masuk dalam daftar 21 Heroes 2021 yang disusun Transformative Urban Mobility Initiative, sebuah inisiatif yang berbasis di Jerman.
Ia terpilih menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities pada 2020, bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Sebuah posisi dalam jaringan kota-kota dunia yang bekerja menghadapi persoalan perubahan iklim.
Tentu, penghargaan untuk Jakarta bukanlah penghargaan untuk satu orang. Ada ribuan pekerja, aparatur, operator transportasi, dan masyarakat yang terlibat. Tetapi kepemimpinan juga berarti kemampuan menyusun arah, membangun sistem, menggerakkan orang, dan memastikan gagasan dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan.
Di situlah letak persoalannya.
Kecerdasan tidak harus berhenti di kepala. Gagasan harus bisa turun ke jalan, masuk ke sistem pelayanan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dan kini, ketika ia sudah kembali menjadi warga biasa, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan, tanpa anggaran negara di tangannya, pengakuan internasional kembali datang.
Pada Oktober 2026, di Guildhall, Inggris, Anies Baswedan menerima Freedom of the City of London. Penghormatan yang merupakan bagian dari tradisi sejarah panjang City of London sejak Abad Pertengahan.
Anies sendiri menyampaikan bahwa penghormatan tersebut bukan semata-mata untuk dirinya, melainkan juga pengakuan terhadap kerja bersama yang pernah dilakukan ketika memimpin Jakarta.
Namun anehnya, di tanah airnya sendiri, semua pencapaian itu seolah dibenturkan dengan sebuah mantra sederhana: kerja, kerja, kerja.
Mantra itu diulang-ulang setiap hari hingga membentuk persepsi yang keliru di sebagian kepala masyarakat kita. Seolah-olah dunia ini hanya terbagi dua: mereka yang bekerja tanpa banyak bicara, dan mereka yang pintar bicara tetapi tidak bisa bekerja.
Sebuah jebakan logika yang dangkal, namun sengaja dipelihara.
Di masa pemerintahan Jokowi, kepintaran seperti mengalami pembalikan makna. Kemampuan berpikir dianggap sebagai ketidakmampuan bekerja. Kecerdasan dalam berbicara direduksi menjadi sekadar kepandaian merangkai kata.
Padahal, menjelaskan persoalan kepada publik dengan baik bukanlah kelemahan seorang pemimpin. Justru itulah salah satu tanggung jawab utamanya.
Seorang pemimpin harus mampu menerangkan apa yang sedang dikerjakan, mengapa kebijakan diambil, apa tujuannya, dan bagaimana masyarakat akan merasakan manfaatnya.
Sebab memimpin bukan hanya soal melakukan sesuatu, tetapi juga kemampuan membuat rakyat memahami apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahnya.
Mengapa jebakan ini laku keras?
Karena panggung politik kita terlalu sering mempertentangkan dua hal yang seharusnya saling melengkapi: kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja.
Di satu sisi, ada pemimpin yang kesulitan menjelaskan gagasan secara sistematis, tetapi citra pekerja keras terus-menerus dibangun. Di sisi lain, ada sosok yang mampu mengurai masalah rumit menjadi kalimat-kalimat jernih, runut, dan berbasis data, tetapi kecakapan intelektualnya justru dipelintir menjadi tuduhan bahwa ia hanya pandai merangkai kata.
Untuk menutupi kelemahan dalam menjelaskan gagasan, narasi dibalik. Ketidakmampuan menyusun argumentasi dipoles menjadi citra sederhana dan merakyat. Sebaliknya, kecakapan intelektual dan kemampuan berartikulasi distigma sebagai kepandaian bersilat lidah.
Lama-kelamaan, tumbuh semacam kebencian yang tidak masuk akal terhadap orang-orang pintar.
Buku-buku dicibir, data dianggap merepotkan, dan visi jangka panjang ditertawakan. Kita diajarkan untuk mengagumi keringat yang menetes tanpa peduli ke mana arah langkah kaki berjalan.
Padahal, tukang gali sumur pun berkeringat deras. Tetapi tanpa perhitungan yang benar, ia hanya akan menggali lubang yang salah.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa orang yang pandai berbicara pasti mampu bekerja. Sebab kemampuan berbicara bukan ukuran tunggal kecerdasan, sebagaimana banyaknya keringat juga bukan ukuran keberhasilan.
Yang sedang kita persoalkan adalah ketika kemampuan berpikir, membaca persoalan, menyusun perencanaan, dan menjelaskan kebijakan justru dianggap sebagai kelemahan.
Sejarah bangsa-bangsa besar selalu dibangun oleh para pemikir yang bekerja, bukan oleh pekerja yang anti-berpikir.
Proklamator kita, Soekarno dan Hatta, bersama Sjahrir dan Tan Malaka, adalah orang-orang yang kepalanya penuh bacaan, pikirannya melampaui zamannya, pidatonya mengguncang dunia, dan tulisannya tajam menyayat zaman.
Mereka tidak pernah menganggap kepintaran sebagai aib. Mereka justru menjadikan pengetahuan sebagai senjata untuk membebaskan bangsa.
Sebab kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah. Kemerdekaan juga soal membebaskan pikiran manusia dari kebodohan, ketakutan, dan ketundukan.
Jika hari ini sebagian dari kita justru alergi terhadap kecerdasan dan memusuhi orang-orang yang mampu berpikir jernih, sesungguhnya kita sedang merayakan kemunduran kita sendiri.
Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh tidak menyukai seorang tokoh. Tetapi jangan sampai kebencian politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengakui prestasi, menghargai pengetahuan, dan membedakan antara gagasan dengan propaganda.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang membenci orang pintarnya sendiri hanya sedang menyiapkan kursi paling depan untuk dipimpin oleh kebodohan.



Post Comment