Jupiter Tolak Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta

SATYABERITA – Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menolak rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Ia meminta Pemprov DKI meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membenahi tata kelola dan menutup kebocoran pendapatan, bukan menambah beban masyarakat.

“Jangan naikkan tarif parkir. Benahi sistemnya, tutup kebocorannya, maksimalkan asetnya, dan tingkatkan PAD tanpa membebani rakyat,” kata Jupiter, Jumat (21/8/2026).

Jupiter menilai kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, ia mendorong digitalisasi sistem perpajakan dan perparkiran agar seluruh transaksi dapat dipantau secara real time.

Menurutnya, data perizinan, lokasi parkir, aset, pembayaran pajak dan retribusi, transaksi parkir, hingga pengawasan lapangan perlu diintegrasikan antarinstansi. Dengan begitu, setiap pendapatan parkir dapat ditelusuri dan potensi kebocoran PAD ditekan.

“Setiap rupiah pendapatan parkir harus dapat ditelusuri. Tidak boleh ada lagi ruang bagi kebocoran PAD,” ujarnya.

Selain pembenahan sistem, Jupiter meminta aset Pemprov DKI yang belum dimanfaatkan dioptimalkan sebagai kantong parkir. Ia juga mendorong penertiban aset berupa gedung parkir serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI.

Badan Pengelolaan Aset Daerah diminta proaktif melakukan inventarisasi, penagihan, dan penertiban administrasi agar aset yang menjadi hak Pemprov DKI memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.