265 Warga Jakarta Adukan Perubahan Desil, DPRD Soroti Akurasi Data Bansos

SATYABERITA – Akurasi pendataan kesejahteraan warga Jakarta menjadi sorotan setelah sebanyak 265 warga mengadukan perubahan kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengatakan ratusan aduan tersebut diterima sepanjang Juli hingga September 2026. Keluhan terbanyak berkaitan dengan kenaikan kategori desil secara tiba-tiba, meski warga mengaku kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan.

“Selama dua bulan ke belakang ini, kami telah menerima 265 aduan dari warga yang melayangkan permohonan perbaikan desil,” kata August, Senin (5/10/2026).

Menurut August, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi data dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menilai integrasi data melalui DTSEN diperlukan, namun akurasinya tetap bergantung pada proses pendataan di lapangan. August mengaku menerima laporan adanya warga yang tidak didatangi petugas untuk diverifikasi secara langsung.

“Dalam kasus lain, ada juga yang mengaku kalau petugas-petugas di lapangan tidak berkunjung satu per satu ke rumah warga untuk melakukan pengecekan. Sehingga, ada yang pengisiannya tidak akurat dan akibatnya desil beberapa warga menjadi naik,” ujarnya.

August mengingatkan persoalan tersebut dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap program bantuan sosial (bansos). Terlebih, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp803,77 miliar untuk bansos melalui Dinas Sosial dalam APBD Perubahan 2026.

“Pemprov DKI harus memastikan setiap sen bansos diberikan kepada mereka yang berhak,” tegasnya.

Untuk mencegah kesalahan data berlanjut, August meminta Pemprov DKI membuka mekanisme sanggah yang mudah diakses warga, mulai dari tingkat kelurahan hingga Dinas Sosial.

Ia juga mendorong Pemprov DKI berkoordinasi dengan Kementerian Sosial serta BPS pusat dan daerah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang mengajukan keberatan.

“Pemprov DKI perlu segera berkoordinasi dengan Kemensos serta BPS pusat dan daerah untuk mengirim kembali petugas-petugas lapangan ke warga yang mengadu dalam rangka melakukan pengecekan serta perbaikan data,” katanya.

August menegaskan, akurasi data penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan, sekaligus memastikan anggaran bansos yang bersumber dari uang publik tepat sasaran.