Jakarta Institute Apresiasi Rencana Penambahan 100 Sekolah Gratis di Jakarta pada 2027

SATYABERITA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah 100 sekolah gratis pada 2027 mendapat apresiasi dari Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Penambahan tersebut direncanakan mencakup 20 Sekolah Luar Biasa (SLB), 60 Sekolah Swasta Gratis (SSG), dan 20 madrasah.

Agung menilai, pendidikan merupakan hak setiap anak yang tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Jangan sampai ada anak yang terpaksa mengorbankan masa depannya hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah,” ujar Agung, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, keterlibatan SLB, madrasah, dan sekolah swasta dalam program tersebut juga penting untuk memastikan pemerataan pendidikan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar program sekolah gratis tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah sekolah. Pemprov DKI perlu memastikan ketepatan sasaran, pemerataan lokasi, kepastian pembiayaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Agung juga menegaskan, sekolah penerima program tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada orang tua, baik berupa uang pendaftaran, uang pangkal, maupun pungutan lainnya.

Selain pembiayaan, kualitas pendidikan harus tetap dijaga melalui kesiapan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta fasilitas pendukung, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

“Jangan sampai sekolahnya berstatus gratis, tetapi orang tua masih dibebani berbagai biaya tambahan. Pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Agung berharap Pemprov DKI membuka informasi secara transparan mengenai daftar sekolah penerima, persyaratan peserta didik, dukungan pembiayaan, hingga mekanisme pengaduan.

Ia menilai, perluasan sekolah gratis harus menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem pendidikan Jakarta yang terjangkau, berkualitas, dan inklusif.

“Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Itulah esensi pemerataan pendidikan yang sesungguhnya,” tutup Agung.