DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Raperda APBD 2027 Sebesar Rp86,3 Triliun

SATYABERITA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun.
Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin, mengatakan penyusunan anggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.
“Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial,” ujar Suhud, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, APBD DKI Jakarta 2027 yang disepakati mencapai Rp86.317.532.810.581. Angka tersebut meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp82,3 triliun.
Menurut Suhud, peningkatan anggaran tersebut perlu diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah serta efektivitas pelaksanaan belanja agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan sesuai target.
“Kesepakatan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan utama pada pelaksanaan sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, Suhud menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi faktor penting dalam memastikan setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan jajaran eksekutif agar mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memastikan penyerapan dan realisasi anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Suhud berharap peningkatan APBD 2027 dapat diterjemahkan menjadi berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran,” pungkasnya.



Post Comment