Diskusi PWJ Forum Bongkar Ekonomi Rente: Jejaring Kekuasaan, Harga Pangan, hingga Kredit Jadi Sorotan

SATYABERITA – Praktik ekonomi rente yang melibatkan jejaring kepentingan bisnis dan kekuasaan dinilai masih menjadi salah satu penghambat utama terciptanya sistem ekonomi Indonesia yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Selain persoalan perizinan di sektor strategis, lemahnya pengawasan harga pangan dan pembiayaan perbankan bernilai jumbo juga menjadi perhatian.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Bongkar Ekonomi Rente” yang diselenggarakan PWJ Forum di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Dua narasumber, yakni Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY) dan Ekonom CORE Dipo Satria Ramli, mengulas berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan praktik rente dalam tata kelola ekonomi nasional.
Dalam diskusi tersebut, keduanya menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, serta penegakan hukum untuk mencegah penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
SGY: Ekonomi Rente Tumbuh dari Relasi dan Keistimewaan Kekuasaan
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menjelaskan, ekonomi rente merupakan praktik memperoleh keuntungan melalui keistimewaan akses, perizinan, lisensi, maupun kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Keuntungan tersebut bukan diperoleh melalui kompetisi usaha yang sehat, produktivitas, atau kemampuan profesional.
Menurut SGY, praktik ekonomi rente bukan persoalan baru di Indonesia. Fenomena tersebut telah muncul sejak masa kerajaan dan kolonial, kemudian berlanjut pada periode setelah kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi.
Sejumlah sektor yang dinilai rawan menjadi ladang praktik rente antara lain minyak dan gas, pertambangan, kehutanan, pangan, mineral, hingga perkebunan kelapa sawit.
“Ekonomi rente itu terjadi karena adanya perlakuan istimewa, perizinan istimewa, dan sebagainya. Peluang-peluang ini didapat bukan karena hasil kerja profesional, tetapi karena relasi, persaudaraan, dan kekuasaan,” ujar SGY.
Dia menjelaskan, jaringan ekonomi rente dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, pejabat pemerintah, politisi, broker, hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan di belakang layar.
Praktik serupa juga berpotensi berkembang di daerah, terutama melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pertambangan maupun konsesi pembukaan kawasan hutan.
Karena itu, SGY menilai pembongkaran ekonomi rente harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap sektor maupun kasus tertentu, termasuk menelusuri proses penerbitan izin, pejabat yang terlibat, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.
SGY menegaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mencegah praktik tersebut. Mulai dari Pasal 33 UUD 1945 hingga regulasi mengenai pemberantasan korupsi, persaingan usaha, monopoli, kehutanan, dan pertambangan.
Namun, keberadaan regulasi tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak disertai pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten.
“Kalau aturan dilaksanakan dengan tegas dan pejabat tidak mau menjalankan praktik rente, persoalan ini bisa dicegah. Tetapi, kalau aturan hanya menjadi formalitas, ekonomi bisa dijadikan bancakan segelintir kelompok,” katanya.
Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk memberantas ekonomi rente hingga ke akar-akarnya.
Menurut SGY, praktik rente bukan sekadar persoalan penyimpangan ekonomi, melainkan jaringan kepentingan yang berpotensi merusak persaingan usaha, memperkuat monopoli, dan merugikan kepentingan masyarakat luas.
Dipo Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Beras dan Cabai
Sementara itu, Ekonom CORE Dipo Satria Ramli menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni tekanan harga pangan, khususnya beras dan cabai.
Dia mengingatkan dampak fenomena El Nino yang berpotensi menggeser masa tanam dan memengaruhi pasokan pangan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi pemerintah agar tidak kembali menghadapi persoalan seperti 2024, ketika kebijakan impor beras dinilai terlambat dilakukan.
Dalam paparannya, Dipo menyebut inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food pada Oktober mencapai 5,18 persen. Angka tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa tekanan harga pangan masih perlu diwaspadai meskipun inflasi secara umum dinyatakan terkendali.
Dipo juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan cadangan beras pemerintah. Menurutnya, besarnya stok beras yang dimiliki pemerintah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Kalau cadangan beras banyak, kenapa harga di pasar masih tinggi? Kalau memang stok tersedia, seharusnya beras bisa digelontorkan ke pasar untuk membantu menurunkan harga,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan pengendalian harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak cukup hanya ditetapkan di atas kertas. Pemerintah harus memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif.
Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung berpotensi menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Kredit Rp40 Triliun Bank Mandiri Dipertanyakan
Selain persoalan pangan, Dipo juga menyoroti pembiayaan perbankan bernilai besar yang dikaitkan dengan transaksi pembelian saham Bayan oleh pengusaha Haji Isam.
Dia mempertanyakan mekanisme pemberian kredit sekitar Rp40 triliun oleh Bank Mandiri kepada satu pihak. Menurutnya, pembiayaan dengan nilai sebesar itu perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dari sisi tata kelola dan manajemen risiko perbankan.
Dipo menilai, kredit dalam jumlah jumbo umumnya dapat melibatkan beberapa bank melalui skema sindikasi. Karena itu, pemberian pembiayaan bernilai puluhan triliun rupiah oleh satu bank perlu dijelaskan secara transparan.
“Bank Mandiri memberikan kredit sebesar Rp40 triliun. Ini menjadi pertanyaan, karena biasanya kredit sebesar itu melibatkan beberapa bank, bukan hanya satu bank,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan struktur agunan yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Dalam paparannya, Dipo menyebut Bank Mandiri menyatakan saham-saham yang dibicarakan bukan merupakan agunan utama.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan terhadap pembiayaan bernilai besar sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan maupun pasar modal.
Pengawasan dan Penegakan Hukum Harus Diperkuat
Diskusi PWJ Forum tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi rente tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan tata kelola ekonomi nasional.
Mulai dari praktik penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan, penguasaan sektor strategis oleh kelompok tertentu, tekanan harga kebutuhan pokok, hingga transparansi pembiayaan perbankan, semuanya membutuhkan pengawasan yang kuat dan penegakan aturan yang konsisten.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memperkuat regulasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Pembenahan tata kelola ekonomi menjadi penting agar sumber daya nasional, kebijakan publik, dan fasilitas pembiayaan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jadi dengan demikian, pemberantasan ekonomi rente membutuhkan lebih dari sekadar komitmen di atas kertas. Diperlukan keberanian politik, keterbukaan informasi, serta pengawasan independen untuk memastikan sistem ekonomi Indonesia berjalan secara sehat, kompetitif, dan berkeadilan.



Post Comment