DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utama yang Diatur

SATYABERITA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap pengesahan RUU tersebut.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.
Puan kemudian mengetok palu sebagai tanda pengesahan. Keputusan tersebut disambut tepuk tangan para anggota DPR.
Sebelumnya, pembahasan RUU ini telah disepakati pada tingkat I dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Ini 10 Poin Utama UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari mekanisme penyitaan dan perampasan aset hingga perlindungan hak pihak ketiga dan pengembalian aset kepada korban.
Berikut 10 poin utama yang diatur:
- Prinsip dan asas hukum, untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, serta perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.
- Penegasan sanksi pidana, bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pembagian kewenangan penegakan hukum, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
- Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dengan memberikan kesempatan dan beban pembuktian sesuai ketentuan.
- Pengembalian aset kepada korban, serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.
- Pengelolaan aset secara profesional, meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian aset.
- Pengawasan independen terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
- Pencegahan penyalahgunaan wewenang, agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi informasi, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Jadi dengan disahkannya undang-undang ini, mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana kini memiliki landasan hukum tersendiri yang mengatur proses penelusuran, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.



Post Comment