JATA Akan Dilibatkan Pemprov DKI Kawal Regulasi Air Tanah dan Krisis Air Jakarta

SATYABERITA – Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Air Tanah di Tengah Ancaman El Nino: Krisis yang Tidak Terlihat” yang digelar Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA), Selasa 12 Mei 2026 di Posko Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan, menghasilkan komitmen kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat sipil dalam mengawal isu eksploitasi air tanah serta ketahanan air bersih di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga menyatakan pihaknya akan melibatkan Koalisi Air Tanah Jakarta (JATA) untuk berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mengawal pembahasan regulasi terkait pengelolaan air bersih dan eksploitasi air tanah.

Menurut Nirwono, hingga saat ini persoalan air bersih di Jakarta masih menghadapi lemahnya payung hukum. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Manajemen Air serta Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Penyediaan Air Minum disebut masih belum final dan terus dibahas.

Selain persoalan regulasi, Nirwono juga menyoroti belum optimalnya pengadaan air baku di Jakarta. Pembangunan waduk air baku, pembebasan lahan sungai, hingga optimalisasi badan air seperti waduk, situ, dan embung dinilai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino.

“Kolaborasi dengan JATA penting agar pembahasan regulasi tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi juga melibatkan masyarakat dan komunitas lingkungan,” ujarnya dalam diskusi.

Kolaborasi tersebut nantinya juga diarahkan untuk memperkuat edukasi publik terkait bahaya pencemaran limbah terhadap kualitas air bersih serta dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gatra Vaganza dan Laode Kamaludin. Diskusi menyoroti masih masifnya penggunaan air tanah oleh rumah tangga, apartemen, hotel, industri, hingga usaha air isi ulang yang dinilai mempercepat penurunan muka tanah, terutama di wilayah Jakarta Utara.

Dalam paparannya, Gatra Vaganza menegaskan bahwa penggunaan air tanah tidak selalu aman meskipun tampak jernih secara visual. Karena itu, PAM Jaya terus mendorong masyarakat beralih ke layanan air perpipaan yang kualitasnya lebih terjamin.

Sementara itu, Laode Kamaludin menyebut sekitar 40 persen warga Jakarta masih bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan apabila tidak diimbangi percepatan layanan air perpipaan.

Sebagai tindak lanjut hasil diskusi, JATA berencana membuka posko di setiap kecamatan guna memperkuat kampanye penggunaan air perpipaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya eksploitasi air tanah.

FGD yang dihadiri akademisi, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan perwakilan pemerintah tersebut ditutup dengan pemberian piagam penghargaan kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam upaya penyelamatan air tanah di Jakarta.(AR)