Ketika Buruh Menjawab : Tidak! Pada MBG Itu Bentuk Kesadaran Sejati Yang Tidak Bisa Diilusi

Oleh: Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute

Ketika Prabowo Subianto mempertanyakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan wajar dalam kerangka evaluasi kebijakan. Namun bagi buruh, ia memantul dengan gema yang berbeda. Bukan sekadar soal manfaat, melainkan soal jarak antara kebijakan dan kenyataan hidup sehari-hari.

Di atas kertas, MBG tampak sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Tetapi dalam praktik, buruh tidak hidup hanya dengan persoalan makan. Mereka berhadapan dengan upah yang kerap tidak cukup, kerja yang tidak pasti, jaminan sosial yang terbatas, dan masa depan yang sulit ditebak. Dalam konteks ini, bantuan makanan tidak serta-merta menjawab problem utama yang mereka hadapi.

Penolakan buruh terhadap MBG tidak lahir dari sikap apriori terhadap bantuan sosial. Ia justru berangkat dari pengalaman konkret yang terus berulang. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Ketika narasi resmi menyatakan kondisi membaik, sementara realitas hidup tetap terasa berat, individu akan mengalami ketegangan psikologis. Dalam situasi seperti ini, pengalaman langsung cenderung menjadi rujukan utama, menggantikan klaim normatif yang tidak sejalan dengan kenyataan.

Lebih jauh, dalam kerangka hierarki kebutuhan Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan memang penting, tetapi tidak berdiri sendiri. Manusia juga membutuhkan rasa aman, kepastian ekonomi, serta martabat dalam kehidupan sosialnya. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, intervensi pada level paling dasar cenderung dipersepsikan sebagai solusi yang parsial.

Dari sudut pandang teori sosial, respons buruh tersebut menunjukkan berkembangnya kesadaran kritis sebagaimana dijelaskan oleh Paulo Freire. Dalam tahap ini, individu tidak lagi sekadar menerima kondisi atau bantuan yang diberikan, melainkan mulai mempertanyakan struktur yang melatarbelakanginya. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah bantuan itu bermanfaat, melainkan mengapa kondisi yang memerlukan bantuan tersebut terus berlangsung.

Analisis serupa juga dapat ditemukan dalam pemikiran Karl Marx mengenai ketimpangan struktural dalam sistem produksi. Buruh sering kali tidak memiliki kendali atas hasil kerjanya sendiri, sementara nilai yang mereka ciptakan tidak sepenuhnya kembali kepada mereka dalam bentuk kesejahteraan. Dalam kerangka ini, program bantuan sosial berpotensi berfungsi sebagai mekanisme penyangga, bukan sebagai solusi yang mengubah struktur dasar ketimpangan.

Dengan demikian, jawaban “tidak” dari buruh terhadap MBG tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai penolakan terhadap kebijakan. Ia merupakan ekspresi dari kesadaran yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang panjang. Bantuan makanan mungkin meringankan beban sesaat, tetapi tidak serta-merta menghadirkan kepastian hidup yang lebih layak.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai manfaat MBG membuka ruang refleksi yang lebih luas. Bukan semata apakah program tersebut berguna, melainkan sejauh mana kebijakan publik mampu menyentuh akar persoalan yang dihadapi buruh. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari hadirnya keadilan struktural yang memungkinkan manusia hidup dengan aman, pasti, dan bermartabat.