Sekretariat DPRD DKI Jakarta Sosialisasikan Penggunaan AED, Tingkatkan Kesiapsiagaan Pegawai Hadapi Kondisi Darurat

SATYABERITA – Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar sosialisasi penggunaan Automated External Defibrillator (AED) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), serta Tenaga Ahli (TA), Jumat (23/1).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kasus henti jantung dan henti napas di lingkungan kerja.

Dokter Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta, dr. Annas Lantip Abdullah, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah penting untuk membekali pegawai dengan pengetahuan dasar pertolongan pertama sebelum tenaga medis tiba di lokasi kejadian.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan AED,” ujar Annas, mengutip portal berita dprd dki.

Ia menegaskan, angka kejadian henti jantung dan henti napas di lingkungan perkantoran, sekolah, maupun gedung-gedung publik terbilang cukup tinggi.

Oleh karena itu, kata Annas pemahaman mengenai pertolongan awal menjadi hal yang krusial dan tidak bisa diabaikan.

“Sosialisasi ini diharapkan membuat kita semua mengenal dan mengetahui bagaimana cara melakukan pertolongan awal terhadap kejadian-kejadian tersebut,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman teknis penggunaan AED secara langsung.

Mulai dari cara membuka alat, mengikuti instruksi suara dari perangkat, hingga melepas dan menempelkan patch ke tubuh korban. Peserta juga diajarkan untuk menunggu arahan lanjutan dari alat hingga tenaga medis tiba.

Annas mengungkapkan, saat ini Sekretariat DPRD DKI Jakarta telah memiliki enam unit AED. Satu unit ditempatkan di klinik, sementara lima unit lainnya tersebar di sejumlah gedung dewan.

Ke depan, ia berharap seluruh pegawai Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki pengetahuan dasar mengenai bantuan hidup dasar (basic life support), sehingga dapat melakukan penanganan awal secara cepat dan tepat sebelum korban mendapatkan penanganan medis lanjutan.

“Harapannya, semua orang wajib mengetahui bantuan hidup dasar,” pungkasnya. (pot)