Sugiyanto Dorong Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyadapan, DPR RI Diminta Kawal hingga Selesai

SATYABERITA – Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum jenderal polisi terhadap beberapa tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, serta pihak lainnya, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Sugiyanto, dugaan kasus penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia menilai, pengungkapan kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan perlindungan hak privasi warga negara.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Polri agar dapat mengungkap kasus dugaan penyadapan ini secara terang benderang. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum, baik pelaku di lapangan, pihak yang diduga memerintahkan, maupun pihak yang turut memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut,” ujar Sugiyanto.

Sebagai warga Jakarta, Sugiyanto juga berharap Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan dukungan moral terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan proses penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka, dan akuntabel.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Selain itu, Sugiyanto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penanganan kasus tersebut.

Ia berharap DPR RI tidak hanya memberikan perhatian pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat langsung, tetapi juga mendorong penelusuran secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, jaringan yang terlibat, serta tujuan di balik dugaan tindakan penyadapan tersebut.

“Pengawasan DPR RI sangat diperlukan agar penanganan perkara ini berjalan secara transparan dan tidak berhenti hanya pada pihak-pihak tertentu. Jika ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain, semuanya harus diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sugiyanto menambahkan, persoalan dugaan penyadapan yang disebut menyangkut tokoh masyarakat, wartawan, hingga Presiden RI bukan semata-mata persoalan internal institusi. Lebih dari itu, kasus tersebut berkaitan dengan kehormatan negara, supremasi hukum, demokrasi, serta perlindungan hak dan privasi setiap warga negara.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, sekaligus mendorong DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya hingga penanganan perkara benar-benar tuntas.

“Yang kita harapkan adalah penegakan hukum yang adil dan transparan. Polri harus didukung untuk mengungkap fakta, DPR RI harus mengawal prosesnya sampai selesai, dan Gubernur DKI Jakarta diharapkan turut memberikan dukungan moral terhadap aspirasi warganya,” pungkas Sugiyanto.