Neneng Hasanah Soroti Minimnya Perhatian terhadap Kawasan Pesisir Jakarta Utara

SATYABERITA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menilai pembangunan di kawasan pesisir Jakarta Utara masih belum mendapat perhatian yang optimal.

Menurutnya, sejumlah wilayah padat penduduk hingga kawasan pinggiran masih kekurangan ruang terbuka hijau (RTH), taman, serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Neneng mengatakan, kondisi tersebut dapat ditemui di sejumlah wilayah, seperti Koja, Sukapura, hingga kawasan pinggiran Jakarta Utara.

Di daerah-daerah tersebut kata Neneng, masih banyak permukiman padat yang belum memiliki taman sebagai ruang interaksi maupun tempat bermain bagi anak-anak.

“Wilayah pesisir Jakarta Utara masih membutuhkan perhatian lebih. Masih banyak daerah padat penduduk yang belum memiliki ruang terbuka hijau maupun taman. Selain itu, jalan lingkungan dan saluran air juga perlu segera diperbaiki,” ujar Neneng, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Ia mencontohkan, di Kelurahan Sukapura dan sejumlah kawasan di Kecamatan Koja masih terdapat lingkungan padat yang minim fasilitas publik.

“Padahal, keberadaan taman dan ruang terbuka hijau dinilai penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menjadi ruang aktivitas masyarakat,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Tak hanya di daratan, Neneng juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian yang sama terhadap wilayah Kepulauan Seribu. Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta.

Dalam waktu dekat, Neneng berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan lingkungan, saluran air, pembangunan taman, serta pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun.

Ia juga menyoroti banyaknya taman yang terbengkalai di sejumlah wilayah Jakarta Utara, seperti di Kelapa Gading Timur, Koja, Kelurahan Tugu Utara, hingga kawasan RW 02 di Cilincing.

Neneng mengatakan, taman-taman tersebut sudah dibangun, namun tidak mendapatkan perawatan yang memadai.

“Banyak taman yang sebenarnya sudah dibangun, tetapi tidak terurus. Ke depan, pemeliharaan harus menjadi perhatian agar fasilitas yang sudah ada tetap bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Neneng meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap program perbaikan infrastruktur di tingkat wilayah. Ia mengusulkan agar setiap Suku Dinas menyusun daftar pekerjaan secara rinci, mulai dari lokasi jalan yang diperbaiki, saluran yang dibangun, hingga cakupan RT dan RW yang telah mendapatkan penanganan.

Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu.

“Harus ada daftar yang jelas mengenai jalan, saluran, RT, dan RW yang sudah diperbaiki. Dengan begitu, pembangunan bisa dipantau dan masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara, dapat merasakan pemerataan pembangunan,” tutup Neneng. (pot)