Warga Pulogebang Pertanyakan Persetujuan Lingkungan Dapur Program Makan Bergizi Gratis

SATYABERITA – Pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Komplek Pulogebang Permai RT 01/RW 12, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menuai keberatan dari sejumlah warga sekitar. Meski saat ini fasilitas tersebut masih dalam tahap persiapan operasional, warga mengaku mulai merasakan keresahan terkait potensi dampak yang dapat ditimbulkan.

Beberapa kekhawatiran yang disampaikan warga antara lain kemungkinan munculnya bau dari aktivitas pengolahan makanan, pengelolaan sanitasi dan limbah, kebisingan operasional, aktivitas kerja yang berlangsung sejak malam hingga dini hari, hingga meningkatnya lalu lintas kendaraan serta kebutuhan parkir pegawai yang dikhawatirkan menggunakan badan jalan lingkungan perumahan.

Selain itu, warga juga menyoroti proses persetujuan lingkungan yang dinilai belum berjalan secara transparan. Mereka mempertanyakan klaim adanya dukungan warga terhadap pendirian dapur yang akan menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.

Ketua RT 01/RW 12 Pulogebang Permai, Rizwan Firmansyah, didampingi Sekretaris RT Ardianto serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat, menyatakan masih terdapat warga yang merasa tidak pernah memberikan persetujuan atas keberadaan dapur MBG tersebut.

“Hingga saat ini masih terdapat warga yang merasa belum pernah memberikan persetujuan terhadap keberadaan dapur MBG tersebut. Karena itu, kami meminta adanya klarifikasi dan transparansi terkait proses perizinan serta persetujuan lingkungan yang telah dilakukan,” ujar Rizwan.

Menurutnya, pihak RT bersama warga telah menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada pengelola yayasan yang mengoperasikan SPPG maupun kepada pihak terkait yang membawahi program MBG. Namun hingga kini, warga menilai belum ada tindak lanjut yang memuaskan.

Warga juga mempertanyakan validitas persetujuan lingkungan yang diklaim telah diperoleh. Mereka menduga sebagian nama dan tanda tangan yang digunakan sebagai dasar persetujuan bukan berasal dari warga RT 01/RW 12, bahkan terdapat dugaan ketidaksesuaian data yang perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang.

Sementara itu, tokoh pemuda setempat, Ruben Tim Hardian, yang juga aktif dalam organisasi kepemudaan di Jakarta, menegaskan bahwa warga pada dasarnya mendukung program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kami meminta agar seluruh proses perizinan, aspek lingkungan, dan kesesuaian tata ruang dapat dikaji secara transparan oleh instansi yang berwenang. Warga pada prinsipnya mendukung program pemerintah, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi,” kata Ruben.

Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan peninjauan terhadap keberadaan dapur MBG tersebut guna memastikan seluruh proses perizinan, persetujuan lingkungan, serta kesesuaian tata ruang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.