Ketua Poros Rawamangun Soroti Harga Tiket Jakarta Fair 2026: “Jangan Sampai PRJ Tak Berpihak pada Warga Jakarta”

SATYABERITA – Pelaksanaan Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali menjadi perhatian publik. Event tahunan yang telah menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta itu resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 12 Juni 2026.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan Jakarta Fair yang ke-57 sejak pertama kali digelar pada 1968. Ajang pameran terbesar di Indonesia tersebut menghadirkan berbagai produk, hiburan, hingga konser musik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Namun demikian, harga tiket masuk Jakarta Fair 2026 yang dibanderol mulai dari Rp40 ribu per orang hingga ratusan ribu rupiah untuk paket VIP dan konser menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah Ketua Poros Rawamangun, Rudi Darmawanto.

Menurut Rudi, Jakarta Fair pada hakikatnya merupakan bagian dari perayaan HUT Jakarta yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Melalui kegiatan Jakarta Fair tersebut, masyarakat bukan hanya merasa terhibur, melainkan juga merasakan ikut terlibat merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta. Selain itu, masyarakat juga dapat merasa bangga atas capaian dan prestasi yang telah diraih Kota Jakarta. Itulah yang dicita-citakan almarhum Ali Sadikin sebagai pencetus Jakarta Fair,” ujar Rudi Darmawanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Rudi menilai, semangat awal penyelenggaraan Jakarta Fair sebagai pesta rakyat mulai bergeser. Ia menilai saat ini kegiatan tersebut lebih berorientasi pada aspek bisnis dibandingkan memberikan ruang hiburan yang terjangkau bagi warga Jakarta.

“Pada realitasnya, penyelenggaraan Jakarta Fair kini sudah menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi penyelenggara maupun pihak lainnya. Hal itu terlihat dari harga tiket masuk yang mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat, terutama di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa jika harga tiket terus menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikmati Jakarta Fair, maka esensi kegiatan tersebut sebagai pesta rakyat akan semakin memudar.

“Jika demikian, Jakarta Fair bukan lagi ajang pesta rakyat. Tidak ada manfaatnya bagi warga Jakarta, bahkan bisa menjadi beban bagi mereka. Ini jelas mengabaikan visi dan misi awal penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta,” tegasnya.

Karena itu, Rudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Jakarta Fair, terutama terkait kebijakan harga tiket masuk.

Ia juga mempertanyakan alasan tingginya harga tiket yang disebut untuk menutupi biaya penyelenggaraan. Menurutnya, pendapatan dari penyewaan stan pameran dan dukungan sponsor dari berbagai perusahaan swasta seharusnya dapat menjadi sumber pemasukan yang signifikan.

“Oleh karena itu, saya meminta Pemprov Daerah Khusus Jakarta agar mengevaluasi pelaksanaan Jakarta Fair. Kalau alasan tingginya harga tiket untuk menutupi biaya penyelenggaraan, itu sama sekali tidak logis. Harga sewa stan di arena Jakarta Fair cukup tinggi, ditambah dukungan sponsor dari berbagai perusahaan swasta. Aneh sekali kalau PRJ tidak berpihak kepada warga Jakarta. Kasihan warga Jakarta yang tidak bisa ikut menikmati perayaan ulang tahun kotanya sendiri,” pungkas Rudi.

Sorotan terhadap harga tiket Jakarta Fair 2026 ini menambah daftar aspirasi masyarakat yang berharap agar ajang tahunan tersebut tetap mempertahankan identitasnya sebagai pesta rakyat yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh warga Jakarta.