Kehebatan dan Sembilan Karakter Gubernur Pramono

Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik
Pengamat Kebijakan Publik

Sebelum melanjutkan tulisan artikel ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan sebagai berikut: “Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung adalah pemimpin hebat, namun terdapat sembilan karakter yang berpotensi menjadi kelemahan. Jakarta beruntung dipimpin Pramono, tetapi karakter-karakter tersebut, meskipun positif, perlu ditransformasikan menjadi kekuatan strategis serta didukung oleh masukan aktif dari publik.”

Uraian lengkap dari pernyataan tersebut dapat diikuti dalam artikel sebagaimana tertuang di bawah ini. Baiklah, saya mulai menguraikannya sebagai berikut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bukanlah pemimpin sembarangan. Ia merupakan figur dengan rekam jejak panjang dan matang dalam dunia politik, pemerintahan, dan organisasi. Ia dikenal sebagai politikus senior yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai besar pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan, serta dipercaya menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) selama dua periode pada era Presiden Joko Widodo (2015–2024).

Pada masa pemerintahan tersebut, Pramono pertama kali dilantik pada 12 Agustus 2015 dan kembali ditunjuk dalam Kabinet Indonesia Maju pada 22 Oktober 2019. Ia kemudian mengundurkan diri pada 22 September 2024 untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Di titik inilah Pramono memperlihatkan kehebatan atau kelihaian politik tingkat dewa dengan mampu maju sebagai calon gubernur dari partainya tanpa menimbulkan resistensi berarti dari berbagai pihak, bahkan memperoleh restu dari Presiden Joko Widodo.

Kehebatannya dalam memainkan peran sebagai penyeimbang di tengah dinamika politik nasional—termasuk dalam relasi yang tidak selalu harmonis antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri—menunjukkan kecakapan diplomasi serta kedewasaan politik yang tidak dimiliki banyak tokoh. Selain itu, Pramono Anung Wibowo juga dikenal memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Sebagai pemimpin, Pramono dikenal memiliki karakter yang tenang, rasional, dan tidak reaktif. Ia cenderung mengedepankan pendekatan dialogis, membangun komunikasi lintas kepentingan, serta menjaga keseimbangan politik dalam berbagai situasi. Atas keseluruhan kualitas tersebut, Pramono layak disematkan sebagai pemimpin yang hebat.

Jika kehebatan, kelihaian, serta kemampuan Gubernur Pramono tersebut dianalogikan dengan cerita dunia persilatan, maka kepiawaiannya dalam “jurus” politik serta berbagai aspek kepemimpinan dapat disetarakan dengan sosok pendekar sakti mandraguna. Banyak pihak yang segan kepada Pramono, dan secara pribadi saya juga merasa segan serta sangat respek terhadap Gubernur Pramono Anung Wibowo.

Dalam perjalanan kariernya, Pramono Anung juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, yang memperkaya perspektifnya dalam pengambilan keputusan berbasis efisiensi dan realitas ekonomi. Kombinasi pengalaman politik, birokrasi, dan dunia usaha tersebut menjadikan Pramono sebagai figur yang disegani, baik oleh kawan maupun lawan politik, serta oleh kalangan profesional dan masyarakat luas.

Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu modal penting dalam keberhasilannya meraih posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat, jika pada Pilkada Jakarta 2024 lalu PDI Perjuangan tidak mengusung Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta, kemungkinan besar partai tersebut tidak akan memenangkan Pilkada. Saat ini, dalam memimpin Jakarta, Pramono mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Singkatnya, Jakarta beruntung memiliki pemimpin yang hebat, yakni gubernur dengan pengalaman lengkap serta jaringan yang luas dan kuat, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk dengan institusi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan KPK, serta berbagai lembaga lainnya. Hal ini merupakan modal yang sangat baik untuk membangun dan memajukan Jakarta sebagai kota global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, di balik berbagai kekuatan tersebut, terdapat sejumlah karakter yang berpotensi menjadi kelemahan, atau juga dapat dipersepsikan sebagai kekurangan apabila tidak dikelola secara tepat, khususnya dalam konteks kepemimpinan eksekutif yang menuntut ketegasan dan kecepatan. Dalam hal ini, merujuk pada kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, saya melihat, terdapat sembiln karakter yang perlu mendapat perhatian untuk ditransformasikan menjadi kekuatan.

Pertama, adanya kecenderungan sikap yang terlalu baik hati. Kedua, keengganan untuk mengecewakan pihak lain. Ketiga, dorongan kuat untuk selalu menjaga situasi tetap kondusif di internal ASN, pejabat, dan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Keempat, kecenderungan untuk menghindari konflik terbuka. Kelima, tingkat kepercayaan yang tinggi kepada jajaran pejabat dan para pembantunya. Keenam, kehati-hatian dalam memberikan sanksi atau melakukan pergantian jabatan. Ketujuh, kecenderungan untuk lebih mengayomi dan melindungi bawahannya.

Untuk karakter kedelapan adalah minimnya ambisi politik. Hal ini tercermin dari pernyataannya yang hanya ingin menjabat sebagai Gubernur Jakarta selama satu periode, serta penegasannya untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Kemudian, kesembilan adalah sikap yang terlalu rendah hati serta kurang menunjukkan ketegasan dalam membangun legacy kebijakan baru. Ia cenderung lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta yang merupakan warisan dari gubernur sebelumnya.

Dalam konteks transformasi tersebut, sikap yang terlalu baik hati, misalnya, dapat diarahkan menjadi kepemimpinan yang humanis namun tetap berorientasi pada kinerja. Keengganan untuk mengecewakan pihak lain perlu diimbangi dengan keberanian dalam menetapkan prioritas kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Keinginan untuk menjaga situasi kondusif harus diterjemahkan sebagai kemampuan mengelola konflik secara produktif. Sementara itu, kepercayaan kepada bawahan harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat serta terukur.

Sedangkan untuk minimnya ambisi politik, hal tersebut dapat ditransformasikan dengan cara terus merespons dan mendengar aspirasi publik, serta bekerja secara jujur, ikhlas, dan terukur berdasarkan capaian yang diharapkan masyarakat. Pada akhirnya, biarlah publik yang menilai dan menentukan kinerja Gubernur Pramono Anung. Di sisi lain, terdapat pula sisi positif dari karakter ini, yakni publik dapat menilai Pramono sebagai gubernur yang fokus bekerja dalam menunaikan visi, misi, serta janji kampanye melalui program-program nyata bagi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sikap yang terlalu rendah hati dan kurang menunjukkan dorongan kuat dalam membangun legacy baru perlu ditransformasikan melalui langkah sosialisasi yang lebih maksimal terhadap program-program unggulan Pramono dalam RPJMD 2025–2029. Namun demikian, karakter tersebut juga memiliki sisi positif, karena justru dapat melahirkan legacy yang lebih substantif dan tidak semata bersifat simbolik, sehingga lebih dihargai oleh masyarakat Jakarta.

Pada akhirnya, Pramono Anung sejatinya memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mentransformasikan berbagai kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Ia memahami langkah-langkah strategis yang diperlukan, bahkan tanpa harus bergantung pada penjelasan dari pihak mana pun.

Dalam perspektif kepemimpinan modern, karakter atau sifat-sifat tersebut pada dasarnya diakui luas oleh publik sebagai kualitas positif yang sulit dibantah, terutama dalam membangun stabilitas dan loyalitas organisasi. Namun, dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah sebesar Jakarta yang kompleks, karakter tersebut berpotensi menimbulkan stagnasi apabila tidak diimbangi dengan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama bukan terletak pada menghilangkan sifat-sifat tersebut, melainkan pada mentransformasikannya menjadi kekuatan strategis.

Pengalaman panjang Pramono Anung Wibowo dalam dunia politik dan birokrasi menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi kekuasaan serta manajemen sumber daya manusia. Ia memahami karakter, kekuatan, dan kelemahan para pejabat serta mitra kerjanya, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Pramono Anung Wibowo juga sangat memahami praktik “Asal Bapak Senang” (ABS) yang kerap muncul di kalangan sebagian pejabat dan bawahannya. Ia menyadari potensi distorsi informasi yang dapat terjadi, namun kehati-hatian tampaknya menjadi pendekatan utamanya. Meski demikian, kehati-hatian yang terlalu dominan berpotensi menghasilkan keputusan yang cenderung netral, padahal dalam banyak situasi dibutuhkan langkah yang tegas dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan.

Di sisi lain, dari perspektif pengabdian, tidak semua ASN, pejabat, BUMD, maupun anggota DPRD memiliki persepsi yang sama. Sebagian di antaranya mungkin memiliki kepentingan pribadi atau agenda lain yang tidak sejalan dengan visi, misi, serta target program Gubernur Pramono Anung Wibowo. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan pribadi semata.

Untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, konflik kepentingan, serta praktik KKN, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam mentransformasikan sembilan karakter tersebut. Transformasi ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan begitu, harapan positif akan terus tumbuh di ruang publik terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo.

Dalam konteks kepemimpinan Jakarta sebagai kota global yang menghadapi berbagai tantangan strategis—mulai dari kemacetan, sampah, banjir, polusi udara, urbanisasi, ketimpangan sosial, hingga transformasi ekonomi perkotaan—dibutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berani melakukan terobosan. Terlebih, dengan pernyataan bahwa masa kepemimpinannya hanya direncanakan satu periode, ruang waktu yang tersedia menjadi semakin terbatas. Hal ini menuntut efektivitas dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis.

Oleh karena itu, sembilan karakter yang selama ini dipandang sebagai kelemahan justru dapat menjadi fondasi kekuatan apabila dikelola dengan tepat. Kepemimpinan yang baik hati dapat menjadi kekuatan moral, sikap mengayomi mampu membangun loyalitas, dan kehati-hatian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang matang. Namun, seluruhnya harus dipadukan dengan ketegasan, keberanian, serta orientasi pada hasil.

Transformasi inilah yang akan menentukan sejauh mana kepemimpinan Pramono Anung Wibowo mampu meninggalkan legacy yang kuat bagi Jakarta. Dalam kepemimpinan publik, kesempurnaan bukanlah terletak pada ketiadaan kelemahan, melainkan pada kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Yang tidak kalah penting, publik—khususnya masyarakat Jakarta—perlu berperan aktif dengan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo. Secara pribadi, saya bersama rekan-rekan aktivis Jakarta yang selama ini mengikuti perkembangan kota ini sejak era Gubernur Sutiyoso telah berkomitmen untuk terus menyampaikan berbagai informasi, baik terkait persoalan maupun solusi, termasuk mengenai kinerja pejabat dan BUMD DKI Jakarta.

Hal tersebut kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Jakarta sebagai kota global dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya, kita semua—masyarakat Jakarta—berharap bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam lima tahun ke depan, Jakarta akan mengalami perubahan dan perbaikan yang signifikan di berbagai aspek, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Jakarta, Senin 6 April 2026
Wassalam,