DPRD DKI Setujui Raperda Pembangunan Keluarga Menjadi Perda

SATYABERITA – DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11).

Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat ketahanan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga di Jakarta.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Baco mempersilakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda.

Dalam laporannya, Aziz menjelaskan bahwa Perda Pembangunan Keluarga diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga yang selama ini masih tersebar di sejumlah sektor.

Menurutnya, Jakarta menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak terhadap ketahanan keluarga, mulai dari kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, tingginya angka perceraian, hingga persoalan psikososial dan kesehatan mental.

Bersama Pemprov DKI Jakarta, Bapemperda telah menyempurnakan materi Raperda menjadi 13 bab dan 31 pasal. Regulasi tersebut mencakup pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, serta literasi digital untuk perlindungan anak.

Setelah laporan pembahasan disampaikan, Baco meminta persetujuan anggota dewan. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju agar Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.

Persetujuan bersama kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Selanjutnya, Raperda tersebut diserahkan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.