DARI JALANAN KE PARLEMEN

Oleh: Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute

Ketika Generasi Muda Mulai Mengubah Arah Politik

Dunia sedang menyaksikan perubahan menarik dalam lanskap politik. Di sejumlah negara, generasi muda tidak lagi sekadar menjadi penonton, pemilih, atau penggerak demonstrasi. Mereka mulai mengambil peran lebih jauh: membangun kekuatan politik, menantang dominasi elite, bahkan memasuki ruang-ruang kekuasaan yang selama ini didominasi kelompok politik lama.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa gerakan rakyat sedang mencari bentuk baru. Demonstrasi tetap menjadi alat perjuangan, tetapi tidak lagi dianggap sebagai tujuan akhir. Ada kesadaran bahwa perubahan politik membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kemampuan mengumpulkan massa. Ia membutuhkan organisasi, konsolidasi, gagasan, kepemimpinan, dan keberanian untuk merebut ruang pengambilan keputusan.

Salah satu contoh menarik datang dari Serbia. Gerakan mahasiswa yang bermula setelah runtuhnya kanopi beton di Stasiun Kereta Novi Sad pada November 2024, yang menewaskan 16 orang, berkembang menjadi gelombang protes besar. Tragedi tersebut memantik kemarahan publik terhadap dugaan korupsi, buruknya pengawasan proyek publik, dan lemahnya pertanggungjawaban pemerintah.

Namun, gerakan itu tidak berhenti pada tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan. Mahasiswa membangun jaringan solidaritas, mengorganisasi aksi, mengembangkan kepemimpinan kolektif, dan memperluas dukungan masyarakat. Isu yang awalnya berangkat dari tragedi infrastruktur kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas: transparansi, demokrasi, korupsi, dan akuntabilitas kekuasaan.

Perkembangan politik berikutnya menjadi semakin menarik ketika koalisi Student List berhasil meraih sedikitnya 140 dari total 250 kursi parlemen Serbia. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa gerakan yang berangkat dari protes mahasiswa dapat berkembang menjadi kekuatan politik elektoral dengan kemampuan menentukan komposisi parlemen.

Perolehan 140 kursi itu bukan sekadar angka kemenangan. Ia menggambarkan bagaimana energi perlawanan di jalanan dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan politik formal. Gerakan yang semula menyuarakan kemarahan atas tragedi publik berhasil membawa persoalan tersebut ke arena politik yang lebih luas. Inilah perbedaan antara gerakan yang hanya mampu mengguncang kekuasaan dan gerakan yang memiliki kapasitas untuk mengubah peta kekuasaan.

Pengalaman Serbia memberikan pelajaran penting. Gerakan massa dapat menjadi kekuatan politik yang menentukan ketika mampu mengubah kemarahan publik menjadi organisasi dan dukungan yang terstruktur. Keberanian turun ke jalan memang penting, tetapi kemampuan menjaga konsolidasi dan membangun kepercayaan masyarakat jauh lebih menentukan keberlanjutan gerakan.

Krisis kepercayaan terhadap partai politik

Situasi ini menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Kita memiliki sejarah panjang gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat. Reformasi 1998 menjadi salah satu bukti bahwa tekanan massa dapat mengubah arah politik nasional. Namun, setelah perubahan politik terjadi, muncul persoalan yang terus berulang: gerakan mampu mengguncang kekuasaan, tetapi tidak selalu berhasil menentukan arah kekuasaan setelahnya.

Salah satu persoalan mendasar adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Partai yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat justru kerap dipandang sebagai ruang transaksi kepentingan elite.

Keputusan politik sering kali lebih banyak ditentukan oleh segelintir orang di lingkaran pimpinan. Kesempatan bagi kader muda untuk tumbuh dan mengambil peran strategis juga tidak selalu terbuka. Rekrutmen politik masih kerap dipengaruhi modal ekonomi, popularitas, hubungan keluarga, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Akibatnya, partai politik kehilangan sebagian daya tariknya sebagai tempat memperjuangkan gagasan. Masyarakat melihat partai lebih sibuk mengurus perebutan jabatan, pembagian kekuasaan, dan kepentingan elektoral daripada membangun agenda perubahan yang konsisten.

Namun, ketidakpercayaan terhadap partai politik tidak otomatis melahirkan kekuatan alternatif. Jika tidak diikuti pembangunan organisasi dan kesadaran politik, kekecewaan masyarakat justru bisa berubah menjadi apatisme. Orang semakin tidak percaya kepada politik, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki wadah untuk memperjuangkan perubahan.

Di sinilah persoalannya. Tidak percaya kepada partai politik bukan berarti masyarakat tidak membutuhkan organisasi politik. Justru ketika saluran politik lama kehilangan kepercayaan, kebutuhan terhadap organisasi alternatif yang lebih demokratis, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan rakyat menjadi semakin besar.

Gerakan muda dan persoalan ideologi

Selain krisis kepercayaan terhadap partai politik, gerakan kaum muda di Indonesia juga menghadapi persoalan orientasi ideologis.

Kita sering melihat gerakan mahasiswa dan kelompok muda mampu mengorganisasi aksi besar ketika muncul kebijakan yang dianggap tidak adil. Mereka cepat bergerak, kreatif membangun opini, dan piawai memanfaatkan media sosial. Namun, tidak sedikit gerakan yang kehilangan tenaga setelah isu yang diperjuangkan meredup.

Masalahnya bukan pada keberanian atau kemampuan mobilisasi. Persoalannya adalah bagaimana gerakan tersebut membangun kesadaran bersama mengenai perubahan seperti apa yang sebenarnya ingin diwujudkan.

Ideologi bukan sekadar kumpulan slogan atau hafalan teori politik. Ideologi merupakan cara pandang untuk memahami persoalan masyarakat, mengenali siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh suatu kebijakan, serta menentukan arah perubahan yang hendak diperjuangkan.

Tanpa pijakan ideologis, gerakan mudah terjebak menjadi reaksi sesaat. Hari ini bergerak menolak satu kebijakan, besok berpindah ke isu lain, tetapi tidak memiliki benang merah yang menghubungkan seluruh perjuangan tersebut.

Gerakan bisa besar dalam kemarahan, tetapi lemah dalam menawarkan jalan keluar. Kuat dalam mengkritik, tetapi belum tentu mampu membangun alternatif.

Karena itu, gerakan kaum muda membutuhkan lebih dari sekadar semangat perlawanan. Mereka membutuhkan kesadaran ideologis yang mampu menyatukan berbagai persoalan ke dalam agenda perubahan yang lebih utuh.

Mengapa gerakan Serbia bisa berkembang?

Keberhasilan gerakan di Serbia memperlihatkan pentingnya kemampuan mengubah isu sektoral menjadi persoalan publik yang lebih luas.

Runtuhnya kanopi stasiun bukan hanya dipandang sebagai kecelakaan konstruksi. Peristiwa itu menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, pengawasan proyek, dan tanggung jawab pejabat publik.

Gerakan mahasiswa berhasil menghubungkan satu tragedi dengan pengalaman ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Dari sana, dukungan berkembang melampaui lingkungan kampus.

Inilah salah satu kekuatan penting gerakan tersebut: kemampuan membangun solidaritas lintas kelompok. Mahasiswa tidak hanya berbicara atas nama mahasiswa. Mereka mengangkat persoalan yang dirasakan masyarakat luas.

Konsolidasi semacam ini tidak terbentuk dalam satu malam. Dibutuhkan jaringan, komunikasi, kepemimpinan kolektif, pembagian peran, dan kepercayaan. Gerakan juga harus mampu menjaga independensinya agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan elite politik yang justru sedang dikritiknya.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Kita memiliki banyak kelompok gerakan, organisasi mahasiswa, serikat buruh, organisasi petani, komunitas masyarakat, dan kelompok advokasi. Namun, kekuatan tersebut masih sering berjalan sendiri-sendiri.

Masing-masing memiliki isu dan agenda perjuangan, tetapi belum selalu terhubung dalam konsolidasi politik yang berkelanjutan. Akibatnya, energi besar yang muncul dalam berbagai aksi sering kali tidak berkembang menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional.

Merebut ruang kuasa bukan sekadar masuk ke pemerintahan

Ada satu hal yang perlu dibedakan: memasuki ruang kekuasaan tidak otomatis berarti berhasil mengubah kekuasaan.

Seseorang bisa menjadi anggota parlemen, menteri, kepala daerah, atau pejabat pemerintahan, tetapi belum tentu membawa perubahan bagi masyarakat. Sebaliknya, organisasi rakyat yang tidak memiliki jabatan formal pun dapat menjadi kekuatan politik penting ketika mampu memengaruhi kebijakan, anggaran, dan keputusan publik.

Karena itu, ruang kuasa tidak boleh dipersempit hanya menjadi kursi jabatan atau kemenangan pemilu. Ruang kuasa juga berada di dalam organisasi masyarakat, serikat pekerja, gerakan mahasiswa, organisasi petani, kelompok perempuan, dan berbagai wadah perjuangan rakyat.

Namun, gerakan juga tidak boleh menutup diri dari politik elektoral. Jika memiliki kekuatan organisasi, agenda yang jelas, dan dukungan masyarakat, memasuki arena pemilu dapat menjadi salah satu jalan untuk memperjuangkan perubahan.

Persoalannya bukan apakah aktivis boleh masuk partai politik atau pemerintahan. Persoalannya adalah apakah mereka tetap membawa mandat perjuangan atau justru larut dalam kepentingan kekuasaan.

Gerakan yang kehilangan independensi akan mudah berubah menjadi kendaraan politik bagi elite. Sebaliknya, gerakan yang memiliki organisasi kuat dapat menjadikan jabatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Indonesia membutuhkan kekuatan politik alternatif

Menjelang satu abad Sumpah Pemuda pada 2028, pertanyaan tentang masa depan politik Indonesia menjadi semakin penting. Apakah generasi muda hanya akan menjadi pelengkap dalam pertarungan politik elite, atau mampu membangun kekuatan yang menentukan arah perubahan?

Indonesia tidak kekurangan anak muda yang cerdas, kritis, dan berani. Kita juga tidak kekurangan persoalan yang membutuhkan perubahan mendasar. Mulai dari lapangan pekerjaan, pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang adil, perlindungan buruh, reforma agraria, perumahan, hingga pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah menyatukan berbagai persoalan tersebut ke dalam agenda politik bersama.

Kita membutuhkan gerakan yang tidak hanya hadir ketika ada kebijakan kontroversial, tetapi tetap bekerja ketika perhatian publik mulai beralih. Gerakan yang tidak bergantung pada satu tokoh, tetapi mampu melahirkan banyak pemimpin. Gerakan yang tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga memiliki gagasan dan kemampuan untuk menawarkan alternatif.

Pengalaman Serbia memperlihatkan bahwa perubahan politik dapat dimulai dari keberanian sekelompok anak muda untuk mempertanyakan ketidakadilan. Namun, keberanian itu baru menjadi kekuatan ketika diikuti kemampuan membangun organisasi, memperluas solidaritas, menjaga konsolidasi, dan mengubah dukungan publik menjadi kekuatan politik.

Indonesia memiliki sejarah panjang gerakan rakyat. Tantangannya sekarang bukan sekadar mengulang keberanian masa lalu, melainkan belajar bagaimana mengubah keberanian tersebut menjadi kekuatan yang berkelanjutan.

Sebab, persoalan terbesar gerakan bukan hanya bagaimana mengumpulkan massa, tetapi bagaimana menjaga mereka tetap terorganisasi. Bukan hanya bagaimana menjatuhkan atau mengganti penguasa, tetapi bagaimana memastikan kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, perubahan politik tidak cukup diukur dari siapa yang berhasil menduduki kursi kekuasaan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kekuasaan itu berubah arah: dari melayani kepenting segelintir elite menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas.