Ini Tanggapan Gibran Terkait Putusan MK

SATYABERITA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK. Ia menegaskan akan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.

“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menanggapi pernyataan MK yang menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, Gibran mengatakan dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika tidak lulus SMA.

“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujarnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Selasa (6/10) malam.

Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Namun, berdasarkan fakta persidangan, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA.

MK juga mengungkap Gibran pernah mengajukan permohonan penyetaraan ijazah SMA melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri milik pemerintah.

Salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah ijazah, diploma, sertifikat, dokumen hasil belajar sesuai jenjang pendidikan, atau surat keterangan yang menunjukkan seseorang telah tamat belajar.