Isu Super Flu Menguat, Rekan Indonesia Soroti Ketimpangan Sistem Kesehatan Global

SATYABERITA – Isu kemunculan super flu kembali menghebohkan publik. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh mutasi virus, melainkan mencerminkan ketimpangan serius dalam sistem kesehatan global yang masih dikendalikan industri farmasi.

Pernyataan itu disampaikan Agung dalam diskusi publik bertajuk Kesehatan Publik, Akses Vaksin, dan Keadilan Global yang digelar di Jakarta, Senin (5/1).

Ia mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.895,5 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19.

“Angka triliunan ini bukan sekadar respons darurat kesehatan. Ini menunjukkan betapa negara-negara berkembang dipaksa berlari dalam sistem global yang sejak awal tidak adil,” kata Agung.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut mencerminkan tekanan luar biasa pandemi terhadap negara. Namun di sisi lain, dunia justru menyaksikan ketimpangan distribusi vaksin secara global, di mana negara-negara kaya mampu mengamankan pasokan jauh melebihi kebutuhan penduduknya.

“Negara-negara kaya mengamankan vaksin dalam jumlah besar, sementara negara berkembang seperti Indonesia, bahkan banyak negara di Afrika, harus menunggu lebih lama dengan jumlah yang terbatas,” ujarnya.

Agung menilai kondisi itu membuktikan bahwa vaksin belum diperlakukan sebagai barang publik global, melainkan sebagai komoditas strategis yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar.

“Kita bicara ketimpangan yang nyata. Vaksin sebagai alat penyelamat nyawa justru dikunci oleh logika bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengaitkan ketidakadilan akses vaksin dengan munculnya istilah super flu. Menurut Agung, mutasi virus tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang timpang.

“Ketika sebagian dunia terlindungi dan sebagian lainnya dibiarkan rentan, virus memiliki ruang untuk terus berevolusi. Ini bukan hanya persoalan biologi, tetapi juga struktur sosial dan ekonomi global,” katanya.

Ia juga menyoroti peran korporasi farmasi raksasa yang memproduksi vaksin dengan perlindungan paten ketat, meski pembeliannya menggunakan uang rakyat.

“Mereka yang menentukan harga dan mengunci pasokan. Negara hanya bisa mengikuti aturan main pasar global,” ucap Agung.

Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin memperkuat dominasi negara kaya yang tidak hanya membeli lebih cepat, tetapi juga menimbun dosis dalam jumlah besar, sementara negara berpenghasilan rendah tertinggal jauh di belakang.

“Ini bukan persoalan teknis atau logistik. Ini soal keadilan global atas hak kesehatan, di mana kemampuan membayar menjadi penentu siapa yang selamat dan siapa yang tetap rentan,” tegasnya.

Rekan Indonesia pun menyerukan perombakan menyeluruh paradigma global dalam penanganan wabah. Agung menekankan bahwa kesehatan harus diposisikan sebagai hak dasar manusia, bukan sekadar komoditas industri.

“Jika struktur ini tidak diubah—mulai dari riset, produksi, hingga distribusi vaksin—pandemi akan terus berulang. Dunia sedang membayar mahal harga dari sistem yang dikuasai segelintir korporasi,” pungkasnya.