Menuju Makan Bergizi Gratis 2026: DPR Wanti-wanti Standar Mutu di 19 Ribu Satuan Pelayanan

SATYABERITA – Genderang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak akan segera ditabuh pada 8 Januari 2026. Menjelang momen krusial tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap kesiapan infrastruktur di lapangan.

Netty menekankan bahwa kunci keberhasilan program raksasa ini terletak pada kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, setelah fondasi dibangun secara masif sepanjang 2025, kini saatnya pemerintah fokus pada standarisasi layanan yang ketat.

Bukan Sekadar Skala, Tapi Soal Mutu

Dengan target menjangkau sekitar 55 juta anak di seluruh Indonesia, Netty mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan lagi soal angka, melainkan kualitas konsumsi yang diterima siswa.

“Program ini bukan hanya soal skala besar, tetapi soal mutu dan keamanan pangan. Keseragaman standar layanan di seluruh daerah adalah harga mati,” tegas Netty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (07/01).

Ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah berhasil membangun lebih dari 19.000 unit SPPG sepanjang tahun lalu. Namun, legislator asal Dapil Cirebon-Indramayu ini mewanti-wanti agar belasan ribu titik tersebut memiliki standar operasional yang identik.

Memperkuat Empat Pilar Kesiapan SPPG

Dalam narasinya, Netty menguraikan bahwa operasional serentak menuntut kesiapan yang paripurna di tingkat akar rumput. Aspek pertama yang menjadi sorotan adalah higiene dapur, di mana kebersihan tempat pengolahan makanan wajib memenuhi standar sanitasi tinggi tanpa kompromi. Selain itu, kualitas menu harus dipastikan mengandung gizi yang tepat sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak-anak.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kompetensi SDM di lapangan agar petugas memiliki keahlian dalam mengolah pangan sehat secara profesional. Terakhir, mekanisme distribusi menjadi perhatian serius guna menjamin makanan sampai ke tangan anak dalam kondisi segar, aman, dan tepat waktu setiap harinya.

Pengawasan Ketat untuk Akuntabilitas

Mengingat anggaran yang dikelola sangat besar, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan. Netty menegaskan bahwa pengawasan bukan bertujuan mencari celah kesalahan, melainkan menjaga agar program tetap akuntabel.

“Kami di DPR siap mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan anak bangsa,” imbuhnya.

Fleksibilitas di Wilayah Bencana

Di sisi lain, Netty juga memuji langkah pemerintah yang mengalihkan alokasi MBG untuk warga di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, fleksibilitas ini membuktikan bahwa program MBG memiliki fungsi ganda: sebagai intervensi gizi sekaligus jaring pengaman sosial dalam situasi darurat.

“Pendekatan adaptif seperti ini sangat diperlukan. Koordinasi pusat dan daerah harus semakin solid agar manfaat program ini benar-benar dirasakan, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun,” tutupnya.