Azis Khafia Minta Pemda DKI Evaluasi Program Abang None Jakarta

SATYABERITA – Penyelenggaraan Pemilihan Abang None (Abnon) Jakarta dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kembali pada tujuan awalnya sebagai ajang pencarian duta budaya dan pariwisata sekaligus penegas identitas Jakarta yang berakar pada budaya Betawi.

Pandangan tersebut disampaikan DR. H. Azis Khafia, cendekiawan muda Betawi dan mantan Senator RI, menyikapi penyelenggaraan Abang None Jakarta yang dinilai semakin mengalami pergeseran orientasi dari tujuan awal pembentukannya.

Azis menjelaskan, sejarah Abang None Jakarta tidak dapat dilepaskan dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari identitas dan wajah ibu kota.

Pemilihan None Jakarta pertama kali digelar pada 22 Juni 1968 di kawasan Sarinah, Jakarta, atas prakarsa Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin atau Bang Ali.

Pada masa awal penyelenggaraannya, peserta yang dicari baru kategori perempuan atau None. Pemenang None Jakarta pertama yang tercatat adalah Riziani Malik.

Menurut Azis, penilaian sejak awal tidak semata-mata didasarkan pada kecantikan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kecerdasan dan kepribadian peserta.

Kemudian, pada 1971, Gubernur Ali Sadikin mengusulkan penambahan peserta laki-laki sehingga terbentuk pasangan Abang dan None. Istilah Abang merupakan sapaan khas masyarakat Betawi untuk laki-laki yang lebih tua, sedangkan None merupakan panggilan untuk perempuan.

“Abang dan None sejak awal didesain sebagai penegas identitas Jakarta, duta budaya dan pariwisata Jakarta,” ujar Azis.

Karena itu, kata dia, para peserta Abang dan None Jakarta semestinya dibekali pemahaman yang kuat mengenai adat dan budaya Jakarta, khususnya budaya Betawi.

Setelah terpilih menjadi Abang dan None Jakarta, mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga adat, tradisi dan kebudayaan Betawi yang menjadi salah satu identitas utama Kota Jakarta.

Perlu Evaluasi Menyeluruh

Azis menilai, penyelenggaraan Abang None Jakarta dari tahun ke tahun semakin mengalami pergeseran, baik dari sisi orientasi maupun kualifikasinya.

Menurut dia, Abang None yang semestinya menjadi duta budaya dan pariwisata Jakarta justru berpotensi bergeser menjadi sekadar agenda tahunan yang melengkapi rangkaian kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun Jakarta.

“Abnon yang semestinya menjadi duta budaya dan pariwisata seolah hanya menjadi ajang tahunan penggenap acara menjelang HUT Jakarta,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keberadaan para pemenang Abang None yang dinilainya jangan sampai hanya menjadi simbol seremonial pemerintah daerah, tampil dalam kegiatan protokoler pejabat, tetapi minim peran dalam memperkuat identitas dan kebudayaan Betawi.

“Para pemenang Abnon jangan hanya menjadi pajangan Pemda Jakarta dan pemanis protokol pejabat Pemda, tetapi harus memiliki peran nyata dalam menegaskan identitas budaya Betawi,” ujarnya.

Azis menegaskan, persoalan tersebut menjadi alasan penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan Abang None Jakarta.

Evaluasi, menurut dia, perlu dilakukan mulai dari konsep, orientasi, proses seleksi, materi pembekalan, kualifikasi peserta hingga peran dan tanggung jawab para pemenang setelah dinobatkan sebagai Abang dan None Jakarta.

“Karenanya perlu evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Abnon Jakarta yang banyak menghabiskan anggaran daerah namun menghasilkan polemik di masyarakat dan tidak sejalan dengan cita-cita awal Abnon Jakarta,” pungkas Azis.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta mengembalikan Abang None kepada marwah awalnya, yakni melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan wawasan luas, tetapi juga memahami, mencintai, serta mampu menjadi representasi kebudayaan Betawi sebagai identitas Jakarta.