Sebut Kritik WALHI–LBH soal Banjir Tak Relevan, SGY Dukung Langkah Pramono

SATYABERITA – Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY) menilai kritik yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan LBH Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait penanganan banjir Januari 2026 salah sasaran alias tidak nyambung dengan konteks peristiwa yang terjadi.

Sebagai warga Jakarta yang mengikuti langsung dinamika persoalan banjir ibu kota, Sugiyanto menyampaikan bahwa penjelasan Gubernur Pramono mengenai curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama genangan merupakan hal yang benar secara ilmiah dan faktual.

“Gubernur Pramono menjelaskan penyebab langsung banjir Januari 2026, yakni hujan ekstrem mencapai 200 hingga 267 milimeter per hari. Itu bukan pembenaran, tapi penjelasan objektif atas peristiwa yang terjadi,” kata Sugiyanto dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa puncak curah hujan tertinggi terjadi pada 18 Januari 2026 dengan angka 267 milimeter per hari, yang menurut klasifikasi BMKG sudah masuk kategori hujan ekstrem. Dalam kondisi tersebut, sistem drainase kota mana pun pada umumnya tidak mampu menampung volume air secara optimal.

“Dalam kondisi normal, rata-rata curah hujan harian Jakarta hanya sekitar 10 sampai 20 milimeter. Jadi hujan 200 milimeter lebih itu sudah lebih dari sepuluh kali lipat kondisi biasa,” ujarnya.

Sugiyanto menegaskan bahwa secara historis banjir Jakarta memang dipengaruhi tiga faktor utama, yakni banjir kiriman dari hulu, rob di wilayah pesisir, serta hujan lebat dan berkepanjangan. Penjelasan Gubernur Pramono, kata dia, berada dalam konteks faktor ketiga, bukan menafikan persoalan tata ruang.

Sebelumnya, WALHI dan LBH Jakarta mengkritik penyebab banjir dengan menyoroti alih fungsi lahan, menyusutnya daerah resapan air, serta lemahnya perlindungan sistem drainase. Bahkan dalam unggahan akun Instagram @pulihkanjakarta pada 23 Januari 2026 disebutkan bahwa Jakarta kehilangan sekitar 90 persen daerah resapan akibat pembetonan.

Namun Sugiyanto menilai kritik tersebut mencampuradukkan persoalan struktural jangka panjang dengan penyebab langsung banjir ekstrem Januari 2026.

“Kritik tata ruang itu penting untuk pembenahan jangka panjang. Tapi menyalahkan penjelasan hujan ekstrem sebagai penyebab banjir jelas keliru konteks,” tegasnya.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) merusak siklus alam. Menurutnya, OMC justru merupakan langkah mitigasi yang bertujuan mengalihkan awan hujan agar tidak turun di wilayah daratan Jakarta, melainkan diarahkan ke laut melalui proses penyemaian yang dikaji BMKG dan BNPB.

“OMC bukan menghentikan hujan, tapi mengurangi intensitas di wilayah kritis. Ini langkah teknis dalam situasi darurat, bukan kebijakan permanen,” jelasnya.

Dalam penilaian Sugiyanto, fokus utama publik seharusnya pada respons pemerintah terhadap dampak banjir, yang menurutnya sudah dilakukan secara cepat dan terarah oleh Gubernur Pramono.

Ia menyoroti kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi risiko keselamatan warga, pengoperasian lebih dari seribu pompa air di titik rawan genangan, serta percepatan pembersihan saluran drainase.

Selain itu, langkah jangka menengah dan panjang juga terus dilakukan melalui normalisasi sungai seperti Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama guna memperbesar kapasitas aliran air.

“Gubernur juga turun langsung ke lokasi terdampak seperti Rawa Buaya dan Cengkareng, memastikan bantuan logistik tersalurkan. Ini bentuk kepemimpinan yang hadir dan responsif,” ujarnya.

Sugiyanto menambahkan bahwa mulai surutnya genangan di banyak wilayah serta pulihnya layanan publik, termasuk operasional TransJakarta, menunjukkan efektivitas penanganan darurat yang dilakukan Pemprov DKI.

“Secara keseluruhan, langkah Pramono Anung dalam menghadapi banjir Januari 2026 sudah benar, tepat, dan terarah. Karena itu, kritik yang menyebut penjelasannya keliru menurut saya tidak relevan dan salah arah,” pungkasnya.