Kemacetan parah yang melanda kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali menjadi sorotan tajam dan menambah daftar panjang persoalan yang membelit Ibu Kota.
Oleh: Sugiyanto (SGY) - Emik
Pengamat Jakarta
SATYABERITA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kemacetan tersebut. Ia mengaku resah dengan situasi yang terjadi, meskipun menegaskan bahwa kemacetan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada lonjakan aktivitas bongkar muat truk milik Pelindo. Kapasitas normal yang seharusnya hanya sekitar 2.500 truk per hari, dipaksakan menjadi 4.000 hingga 7.000 truk.
Kondisi ini menyebabkan kemacetan parah selama tiga hari berturut-turut. Gubernur menilai situasi tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan pengelola pelabuhan.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah memerintahkan Dinas Perhubungan memberikan teguran keras kepada Pelindo. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang.
Meskipun Pelindo telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi maupun masyarakat, Pramono menolak alasan Pelindo yang menyebut lonjakan terjadi akibat libur panjang Idulfitri serta kedatangan tiga kapal di luar jadwal—yakni MSC Adu V, Ever Balmy, dan Starship Venus—yang menyebabkan lonjakan volume bongkar muat di Terminal NPCT 1.
Masalah Banjir, Bau Menyengat RDF Rorotan, Penertiban Pendemo, Kendala Normalisasi Ciliwung, dan Bobolnya Sistem Bank DKI
Kemacetan di Tanjung Priok hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang membelit Jakarta. Kemacetan rutin di berbagai titik lain pun belum mampu diatasi secara efektif oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Sementara itu, masalah banjir yang tak kunjung terselesaikan semakin parah akibat lambannya respons Dinas Sumber Daya Air. Kondisi ini memaksa Gubernur turun tangan langsung, meninjau sejumlah titik banjir dari udara menggunakan helikopter. Meski kembali menyampaikan permohonan maaf kepada warga, ia tetap enggan menyalahkan pihak mana pun secara terbuka.
Sementara itu, peresmian fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) di Rorotan terpaksa ditunda akibat bau menyengat yang belum tertangani. Situasi semakin memanas dengan pengusiran paksa terhadap para pendemo di depan Gedung DPR/MPR RI oleh Satpol PP, tindakan yang dinilai arogan dan kurang empatik.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas dampak bau dari fasilitas RDF terhadap kesehatan warga.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan pembubaran paksa oleh Satpol PP terhadap pendemo.
Belum selesai masalah itu, publik kembali dikejutkan oleh pemberitaan terkait kegagalan program normalisasi atau naturalisasi sungai ciliwung pada era kepemimpinan sebelumnya, yang disebut gagal karena adanya penolakan dari warga.
Di saat bersamaan, bobolnya sistem keamanan Bank DKI memunculkan kekhawatiran terkait pengelolaan keuangan daerah.
Rentetan kejadian ini mencerminkan kompleksitas persoalan Jakarta, dengan sorotan tajam tertuju pada kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
Di tengah tekanan publik, Gubernur tetap menunjukkan sikap terbuka dan berkomitmen memikul tanggung jawab moral. Namun demikian, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa langkah nyata dan cepat untuk mengatasi berbagai krisis tersebut.
Di tengah berbagai krisis yang terjadi, saya menilai Gubernur Pramono telah menunjukkan sikap yang sangat bijak dalam merespons persoalan serta mencari solusi yang tepat.
Ia tetap tenang dan tegas, serta terus berpikir keras demi menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Masyarakat pun merespons secara positif terhadap ketegasan dan kesungguhan Gubernur dalam mencari jalan keluar.
Dalam konteks ini, Gubernur perlu melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat Jakarta, untuk bersama-sama mengatasi persoalan demi kemajuan kota dan kesejahteraan warganya.
Jakarta, Sabtu, 19 April 2025
Wassalam,
Komentar0