Catatan Siang
Banyak hal yang menyebabkan terjadinya PHK, antara lain, yaitu :
1. Regulasi atau kebijakan Pemerintah seperti dibukanya impor barang tanpa mempertimbangkan produk lokal kita yang mengakibatkan produk impor mengalahkan produk dalam negeri, seperti tekstil, alas kaki, furniture dan sebagainya, sehingga pekerja sektor-sektor tersebut terPHK. Pemerintah seharusnya meninjau ulang permendagri 8 tahun 2024 dengan membatasi arus impor masuk ke dalam negeri sehingga produk dalam negeri bisa laku di pasar Indonesia.
Adanya kebijakan Pemerintah yang mengajak, mendukung dan memfasilitasi produk impor barang dari amerika serikat lebih banyak, sebagai respon tarif impor Trump, merupakan kebijakan yang berpotensi menjadi kompetitor produk lokal kita sehingga perusahaan lokal kalah bersaing dan akibatnya terjadi PHK lagi.
2. Adanya kebijakan negara lain seperti Kebijakan Trump tentang kenaikan tarif impor juga akan memperlemah daya saing produk ekspor kita sehingga turunnya permintaan barang kita di sana, yang berpotensi terjadinya PHK oleh perusahaan.
3. PHK disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap perusahaan yang nakal dengan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Saat ini ada perusahaan nakal yang tidak menjalankan hukum ketenagakerjaan seperti upah minimum, jaminan sosial, K3 dan sebagainya, yang menyebabkan pekerja protes. Akibatnya perusahaan memPHK pekerja tersebut.
4. Adanya oknum-oknum yang memeras perusahaan sehingga biaya ilegal yang dikeluarkan perusahaan menjadi besar dan akibatnya memberatkan berjalannya usaha atau produksi.
Selain biaya ilegal, adanya biaya-biaya legal seperti suku bunga perbankan yg masih tinggi juga akan mempengaruhi biaya produksi, yang nantinya akan dikonversi menjadi harga. Harga akan tinggi dan berpotensi kalah bersaing.
5. Saat ini proses produksi sudah banyak dilaksanakan dengan teknologi dan robotik yang menyebabkan pengurangan pekerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk berupa kualitas dan harga, sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri.
Adanya keinginan Pemerintah untuk membuat satgas PHK adalah baik utk bisa mencari solusi yang bersifat preventif utk menghindari terjadinya PHK.
Saya setuju Satgas PHK bermain di upaya pencegahan (preventif) sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK dapat diantisipasi dan PHK diminimalisir.
Namun dengan kondisi saat ini yang memang wibawa dan prestasi kerja Pemerintah sedang tidak baik, saya meragukan kehadiran Satgas PHK.
Dari faktor-faktor di atas yang menyebabkan PHK terjadi sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemerintah sendiri tanpa kehadiran Satgas PHK.
Rakyat membutuhkan kemauan politik dan upaya riil Pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri seperti mengkaji ulang beberapa regulasi seperti permendagri No. 8, tentang menurunkan suku bunga di perbankan milik pemerintah, insentif pajak, dan sebagainya. Demikian juga Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan nakal serta berani bertindak tegas utk menghindari terjadinya PHK dan bisa menghapus biaya ilegal.
Kalau pun ada permintaan agar keanggotaan Satgas PHK melibatkan Serikat Pekerja, Pengusaha, akademisi, dan sebagainya, saya khawatir Satgas PHK akan digunakan Pemerintah sebagai alat legitimasi kegagalan pemerintah mencegah terjadinya PHK.
Itu tadi peran Satgas PHK dari sisi hulu yaitu preventif, namun Satgas PHK juga dibutuhkan di sisi hilir yaitu membantu pekerja yang mengalami PHK untuk mendapatkan hak-haknya seperti kompensasi PHK, manfaat JKP (bantuan uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja), manfaat JKN, JHT dan sebagainya.
Satgas PHK yang mendukung hak-hak pekerja terPHK tersebut juga sebenarnya didominasi oleh peran pemerintah termasuk pengawasan dan penegakkan hukum. Menurut saya memang harus ada upaya riil Pemerintah untuk menjamin hak-hak pekerja yang mengalami PHK sehingga pekerja terPHK dan keluarganya masih bisa hidup layak pada saat menganggur, dan pekerja dapat segera bekerja kembali.
Tentunya Satgas PHK ini membutuhkan biaya operasional dari APBN, yang artinya akan menambah beban APBN. Sementara Pemerintah masih mengefisienkan APBN, namun APBN akan ditambah bebannya lagi.
Saya berharap konsepsi Satgas PHK disampaikan dulu ke publik untuk mendapat masukan, baik dari sisi preventif maupun fungsi perlindungan hak-hak pekerja terPHK.
Kehadiran Satgas PHK tanpa adanya kemauan baik pemerintah akan menjadikan satgas PHK tidak akan berdampak sama sekali.
Pinang Ranti, 9 April 2025
Tabik
Timboel Siregar
Komentar0