"Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal," ungkapnya dalam diskusi bertajuk “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang disebut Inggard telah menekankan pentingnya peran pejabat internal dalam memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin OPD di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,"
ujar Inggard.
Inggard juga menyoroti masih banyaknya jabatan yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ia berharap pengisian pejabat definitif dapat segera dilakukan untuk memperkuat roda pemerintahan.
"Saat ini ada sekitar 400 jabatan Plt. Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen menyelesaikan ini. Minimal 200 jabatan bisa dituntaskan bulan ini," tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar proses pengisian jabatan tersebut terbebas dari intervensi pihak legislatif. "Jangan ada 'cawe-cawe' atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur. DPRD DKI hanya menjalankan fungsi pengawasan, dan mereka yang tidak berkinerja baik bisa kami rekomendasikan untuk diganti," imbuhnya.
Lebih lanjut, Inggard menuturkan bahwa pengisian jabatan definitif ini akan berdampak besar pada optimalisasi pelaksanaan program prioritas gubernur dan wakil gubernur. Terlebih, saat ini Pemprov sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyampaikan bahwa diskusi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan program-program prioritas dalam 100 hari kerja Pram-Doel.
"Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membahas bagaimana semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRD, masyarakat, hingga civil society dapat bersinergi membangun Jakarta," ujar Chico.
Ia menambahkan, beberapa program prioritas seperti perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, serta Kartu Lansia tengah dikerjakan secara bertahap.
"Fokus kami adalah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Masukan dari aktivis dan masyarakat akan terus kami dengarkan sebagai bahan pengayaan kebijakan," pungkasnya. (pot)
Komentar0