Mahasiswa dan Serikat Buruh Gelar Aksi Tolak RUU TNI yang Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI

SATYABERITA - Ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi, termasuk BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah BSJB, BEM Nusantara, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), serta organisasi kemahasiswaan lainnya, bersama dengan Serikat Buruh KASBI, menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pukul 09.45 WIB.

Pengesahan RUU ini menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan serikat buruh, karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 09.50 WIB, dengan beberapa peserta bahkan telah bermalam di sekitar gedung DPR RI sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses legislasi.

Dalam aksi yang berlangsung sepanjang hari, massa terus menyuarakan aspirasi mereka agar RUU tersebut dicabut dan pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum kebijakan strategis terkait pertahanan dan keamanan negara disahkan. Namun, ketegangan meningkat menjelang waktu Maghrib, ketika massa aksi semakin mendekati pagar gedung DPR RI. Pada titik ini, sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga. Dorong-mendorong tak terhindarkan, dan aparat kepolisian berupaya membubarkan massa dengan tindakan pengamanan.

Situasi semakin memanas ketika sebagian massa aksi berusaha menjebol pagar gedung DPR RI. Aparat kepolisian merespons dengan memukul mundur massa pada pukul 19.40 WIB. Beberapa peserta aksi dilaporkan mengalami luka ringan akibat bentrokan yang terjadi.

Aliansi mahasiswa dan serikat buruh menegaskan bahwa pengesahan RUU ini merupakan langkah mundur dalam reformasi sektor keamanan. Mereka menyerukan agar pemerintah dan DPR tidak mengabaikan suara publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip demokrasi serta supremasi sipil.

Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tetap berkomitmen dalam mengawal kebijakan negara, serta memastikan agar jalannya demokrasi tetap berpihak kepada rakyat. (AdjiePW)