FGD ini menghadirkan narasumber berkompeten yakni, Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi; Ketua Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali; serta pemerhati Jakarta, Sugiyanto (SGY) dan Amir Hamzah.
Diskusi ini dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan non government organization (NGO) di Jakarta di antaranya, Ketua Koalisi Jakarta untuk Keadilan, Marlo Sitompul; Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Acountability (Infra), Agus A. Chairuddin.
Selain itu hadir juga, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga; Direktur Jakarta Public Service, Mohammad Syaiful Jihad; dan Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu.
Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin mengapresiasi terselenggaranya FGD yang diinisiasi KPMI untuk membahas tantangan pengelolaan air minum di Jakarta bersama NGO, pengamat, serta pemerhati perkotaan dan air.
"Hari ini saya diundang oleh teman-temen NGO dan aktivis. Saya kira forum ini juga menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan progres target cakupan layanan 100 persen di tahun 2030 serta menerima masukan konstruktif," kata Arief, di lokasi acara, The Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Arief menjelaskan, Perumda PAM Jaya tidak hanya terbuka terhadap kritik, tapi juga saran membangun agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada warga Jakarta.
"Kita sudah on the track, namun demikian juga masih memerlukan energi tambahan. Termasuk, dengan adanya masukan positif dari kawan-kawan aktivis," terangnya.
Ia berharap peran dari NGO untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menggunakan air bersih atau air minum melalui jaringan perpipaan.
"Penggunaan air tanah saat ini memicu land subsidance hingga dapat memicu masalah kesehatan karena sumber air yang dibuat dekat dengan tangki septik," ungkapnya.
Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya atau akrab disapa Adjie Rimbawan menuturkan, FGD ini salah satunya diadakan rangka memperingati Hari Air Sedunia.
"Ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. Kesehatan, kualitas hidup, dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor ini," ucapnya.
Ia menambahkan, kurangnya infrastruktur air bersih/minum yang baik, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Selain itu, juga bisa memengaruhi ekonomi masyarakat.
"Melalui FGD ini kita ingin mengevaluasi masalah-masalah ini dan mencari solusi yang tepat sebagai masukan dan kritik membangun untuk PAM Jaya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Koalisi Jakarta untuk Keadilan, Marlo Sitompul mendukung Perumda PAM Jaya untuk segera merealisasikan cakupan air minum atau air bersih 100 persen di tahun 2030.
"Sebagai pemerhati kami berharap PAM Jaya merealisasikan semua apa yang selama ini menjadi harapan yakni terpenuhinya cakupan air bersih bagi seluruh warga Jakarta," kata Marlo.
"Sebab penggunaan air tanah di Jakarta dengan lingkungan permukiman padat penduduk sangat rentan pada pencemaran yang bisa berdampak pada kesehatan," imbuhnya.
Marlo mengajak masyarakat yang sudah ada jaringan perpipaan Perumda PAM Jaya untuk memanfaatkan layanan tersebut.
"Sudah menjadi realita permukiman padat di Jakarta kalau sumber air itu biasanya berdekatan dengan tangki septik karena keterbatasan lahan. Persoalan ini harus dapat segera diselesaikan PAM Jaya," jelasnya.
Sedangkan Direktur Infra, Agus Chairuddin mengatakan, PAM Jaya harus bekerja secara maksimal dalam hal pemenuhan modal usaha.
"Saya rasa PAM Jaya sudah saatnya melakukan bisnis penuh, namun tidak memberatkan warga. Tarif yang sekarang sudah diputuskan bisa menjadi modal dalam mengembangkan usaha," ucap Agus.
Menurut Agus kenaikan tarif saat ini wajar. PAM Jaya tidak memiliki bantuan dari Pemprov DKI, sehingga dalam mengelola keuangan harus baik dan transparan.
"Sejak bersiri sendiri, PAM Jaya sudah mendapatkan keuntungan. Dari hasil itu, pipanisasi atau penyambungan harus terus dilaksanakan agar semua warga Jakarta mendapatkan air bersih," pungkasnya. (pot)
Komentar0