Menurut Agus, kegagalan dalam mencapai target pajak daerah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapabilitas, tetapi juga minimnya inovasi dalam mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.
“Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Pramono dalam melakukan reposisi jabatan eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penempatan pejabat harus mengedepankan prinsip The Right Man On The Right Place, bukan berdasarkan balas budi atau kepentingan kelompok tertentu,” kata Agus, Jumat (28/2/2025)
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa posisi Kepala Pajak DKI Jakarta memiliki peran yang sangat menentukan dalam kesuksesan visi-misi Gubernur Pramono, terutama dalam persiapan menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.
Oleh karena itu, diharapkan penggantian Kepala Pajak dapat melahirkan sosok yang memiliki jiwa entrepreneurship, inovasi, serta kemampuan untuk memberikan solusi nyata bagi para staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
Agus juga menyebut kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dinilai tidak transparan dalam pelaporan kinerja dan gagal memahami pelaksanaan visi-misi untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.
Sejak akhir 2022 hingga saat ini, Agus melihat perjalanan kinerja Pemprov DKI Jakarta cenderung terbatas pada kegiatan ceremonial tanpa ada tindak lanjut yang jelas pada program-program kerja.
“Hal ini lebih disebabkan karena pengutamaan kepentingan kelompok tertentu, seperti pengaruh dari Gerbong ex-BPK yang dibawa oleh mantan Sekretaris Daerah,” ujarnya.
INFRA berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera melakukan pembenahan, terutama dalam hal transparansi dan kapasitas pejabat yang ditempatkan di posisi strategis, guna mewujudkan visi besar Jakarta sebagai kota yang semakin maju dan bersaing di kancah global. (pot)
Komentar0