Pernyataan ini disampaikan setelah Ima memperoleh klarifikasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta terkait isu penghentian bantuan untuk keluarga pejuang.
Menurut Ima, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran untuk program ini dalam APBD 2025. Namun, dalam proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk mencoret anggaran tersebut.
Mendengar hal itu, Ima langsung melaporkan situasi tersebut kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung agar kebijakan ini dapat segera diperbaiki.
“Saya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial, dan memang benar bahwa anggaran ini sebelumnya sudah dimasukkan dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri. Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan,” ungkap Ima dalam keterangannya, Jumat (14/2).
Meski APBD Perubahan baru akan disahkan beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa keluarga pejuang akan tetap menerima bantuan selama masa transisi tersebut. Salah satu opsi yang sedang didorong adalah memanfaatkan anggaran dari Baznas Bazis Jakarta untuk memberikan dukungan sementara bagi keluarga pahlawan.
“Saya akan mendorong Baznas Jakarta untuk sementara memberikan bantuan bagi keluarga pejuang hingga APBD Perubahan disahkan. Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif,” tegasnya.
Ima juga mengingatkan agar semua pihak menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Menurutnya, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara dan tidak seharusnya dibiarkan tanpa perhatian dari pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi bangsa. Kami akan memastikan bantuan ini tetap ada dan tidak terputus,” tutup Ima.
Komentar0