Para legislator menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat program bantuan pendidikan yang seharusnya tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan bahwa persyaratan tersebut merupakan masukan dari Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.
Sarjoko beralasan bahwa syarat nilai di atas 70 diberikan untuk memotivasi pelajar agar lebih berusaha keras dalam meraih prestasi. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini bukanlah harga mati, dan akan dibahas lebih lanjut dengan tim transisi.
“Tapi sekiranya menjadi perhatian maka akan kami bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi (Pramono-Rano),” kata Sarjoko saat rapat dengan Komisi E DPRD DKI di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta.
Namun, pendapat tersebut tidak disetujui oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Jhonny Simanjuntak, salah satu anggota Komisi E, menyatakan bahwa persyaratan nilai minimal 70 justru bisa membuat program bantuan ini tidak tepat sasaran.
Menurutnya, masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali memiliki nilai akademik yang lebih rendah, sehingga persyaratan ini bisa mengabaikan banyak pelajar yang membutuhkan bantuan.
“Justru mereka yang menengah ke bawah ini prestasinya kurang baik,” ujar Jhonny.
Ia juga menegaskan bahwa nilai akademik tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kecerdasan anak, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda.
“Standar nilai ini harus dicabut, agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” kata Jhonny.
Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, dan DPRD DKI Jakarta berharap agar pihak Disdik dapat mempertimbangkan kembali penerapan persyaratan nilai minimal tersebut demi keadilan dan pemerataan bantuan pendidikan.
Komentar0